Emil Ajak Warga Jabar Tidak Berunjuk Rasa ke MK

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau warganya agar tidak berunjuk rasa saat lanjutan sidang sengketa pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (18/6). Emil mengajak masyarakat untuk memantau persidangan tersebut di layar kaca daripada harus turun aksi di jalanan. Menurutnya, aksi dengan mengerahkan ribuan warga itu belum tentu berpengaruh terhadap hasil persidangan.

"Ada tidaknya kehadiran dari masyarakat, MK tetap melaksanakan persidangan," kata Emil usai silaturahmi dengan MUI Jawa Barat, di Bandung, Senin (17/6).

Selain itu, adanya larangan untuk berunjuk rasa di kantor MK pun memastikan adanya pengamanan ketat dari aparat keamanan.

"Ke sana pengamanan ekstra ketat, jadi warga Jawa Barat tak usah datang," katanya.

Emil pun mengajak warga untuk menghormati proses demi proses dalam persidangan tersebut. Dia meyakini majelis hakim mampu menimbang dengan baik sehingga akan melahirkan putusan yang seadil-adilnya.

"Berbagai dinamika yang ada harus dipandang jernih, sehingga tidak memicu timbulnya persoalan-persoalan yang baru," katanya.

Lebih lanjut, Emil menilai ulama memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas di masyarakat terutama pascaPemilu Presiden 2019. Bahkan, dia menyebut Indonesia tidak akan selamat jika tidak ada kontribusi ulama di dalamnya.

"Negeri ini tidak selamat tanpa peran dari ulama," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap para tokoh agama ini mampu menghadirkan isi ceramah yang menyejukkan sehingga bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Perbedaan jangan diumbar, cari persamaan. Lawan kita hari ini hoaks yang memperbesar perbedaan," katanya.

Ketua MUI Jawa Barat KH. Rachmat Syafei pun mengajak masyarakat untuk menyerahkan sengketa politik tersebut ke MK. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meributkan jalannya persidangan karena dia meyakini majelis hakim akan menjalankan tugasnya dengan baik.

baca juga: KPU Sumsel Minta Bawaslu Kota Palembang Introspeksi

"Percayakan ke hakim MK. Tak usah ribut-ribut," katanya.

Dia menilai adanya persidangan ini merupakan hal biasa karena sesuai dengan konstitusi.

"Proses hukum itu biasa-biasa," katanya. (OL-3)