Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PARTAI Demokrat dan PAN semakin mendekatkan diri pada Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Demokrat juga dikabarkan mengharap jatah pada kabinet Jokowi setelah resmi kembali dilantik sebagai presiden.
KIK menegaskan terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak. Termasuk bila Demokrat dan PAN ingin bergabung. Namun, keduanya diminta untuk lebih dulu memantapkan sikap dan arah politik.
"Kalau bergabung di kabinet tapi harus jelas sikap politik dan DNA nya, jangan di kabinet iya tapi di luar kabinet menentang kebijakan, maka harus sinkron. Demokrat harus jelas dulu DNA politiknya," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Johnny G Plate, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6).
Johnny mengatakan mereka harus bisa menerima visi dan misi presiden dan wakil presiden. Jangan sampai membawa visi baru yang tidak sejalan dengan pemerintahan.
"Sikapnya harus menjadi jelas. Sebagaimana kami yang ada di KIK. Saat ini KIK solid dan untuk kepentingan gotong royong politik kami membuka ruang kerja sama di kabinet," tuturnya.
Baca juga: Demokrat Minta Koalisi Dibubarkan, BPN: Koalisi Masih Sehat
Selain itu, meski kelak bergabung dengan KIK, Johnny menyatakan susunan kabinet tetap hak presiden untuk menentukan. Tidak ada partai politik yang memiliki hak menetapkan jatah posisi di kabinet.
"Yang menjadi anggota kabinet itu hak prerogatif presiden, terserah presiden. Bagi kami yang penting kabinet efektif, bisa bekerja dengan baik. Kami akan mendukung agar kabinet sukses, parlemen bisa mendukung presidential sistem yang efektif," ungkapnya
Seperti diketahui, saat ini Demokrat dan PAN semakin mendekatkan diri pada KIK. Namun, belum ada keputusan pasti mengenai arah politik keduanya untuk pemerintahan mendatang.
Sebelumnya, Demokrat mengatakan mereka sudah tidak merasa menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandiaga. Mereka kecewa dengan sikap Prabowo dan para elite di tubuh Koalisi Indonesia Adil Makmur.
"Partai Demokrat sudah tidak merasa menjadi bagian dari koalisi 02," tutur Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved