MK Terima Permohonan Sengketa Lewat Batas Waktu dan Salah Alamat

BERDASARKAN Pasal 474 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu), peserta pemilu legislatif memiliki tenggat waktu paling lama 3x24 jam untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, masih saja ada pemohon yang mengajukan gugatan melewati tenggat waktu.

Hal itu disampaikan Peneliti Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ihsan Maulana. Menurut Ihsan, hakim tetap menerima permohonan yang diajukan calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD, maupun DPD, karena MK tidak boleh menolak gugatan.

"Terdapat lima permohonan yang diajukan dalam kurun waktu 4x24 jam atau melebihi waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, hakim tetap menerima perkara itu karena dilarang menolak suatu perkara. Itu ada di dalam satu azas peradilan," jelas Ihsan dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, sebanyak 470 permohonan telah masuk ke MK terkait Pemilu 2019. "Alasan mengajukan sengketa itu yang paling banyak adalah alasan penggelembungan dan pengurangan suara. Jumlahnya sebanyak 111 permohonan," terang Ihsan.

Ada pula pengajuan sengketa hasil pemilu terkait penggelembungan saja dan pengurangan saja. "Ini karena memang pada temuan pertama pemohon beralasan ada penggelembungan suara yang pada akhirnya mengurangi suara miliknya," imbuh Ihsan.

KoDe Inisiatif juga masih menemukan adanya gagatan terkait pelanggaran pelanggaran administrasi dan pelanggaran pemilu. Terkait hal itu, ia menilai para penggugat telah salah alamat. "Seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," tandas dia. (Mir/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing