Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH akhirnya mengakhiri pembatasan layanan media sosial dan aplikasi pesan instan Whatsapp. Hari ini, Sabtu (25/5), mulai pukul 13.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi layanan.
Normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto, dan video itu diambil karena situasi dinilai sudah kondusif sejak terjadinya kericuhan dalam Aksi 22 Mei lalu.
"Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali," kata Menkominfo Rudiantara dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (25/5).
Sebelumnya pemerintah membatasi layanan medsos dengan alasan untuk meredam penyebaran hoaks ketika Aksi 22 Mei berlangsung. Pascanormalisasi ini, Rudiantara mengajak semua pengguna internet agar senantiasa menjaga dunia maya dan dipergunakan untuk kegiatan positif.
"Saya mengajak semua masyarakat pengguna media sosial, instant messaging, maupun video file sharing untuk senantiasa menjaga dunia maya Indonesia. Gunakan untuk hal-hal yang positif," ujarnya.
Baca juga: Pembatasan Medsos bukan Malaadministrasi
Ia juga mengajak para pengguna medsos untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi. "Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan."
Kemenkominfo mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukan konten dalam website atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.
Kemenkominfo juha mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain untuk segera menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan, hingga pembajakan data pribadi pengguna.
Pasalnya, selama masa pembatasan akses medsos diberlakukan, banyak masyarakat menggunakan VPN untuk tetap bisa lancar berselancar di medsos. Namun, keamanan aplikasi VPN yang banyak beredar dinilai tidak terjamin. (OL-7)
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan Pemilu 2024.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved