Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal memberikan klarifikasi terkait tiga isu hoaks yang beredar di media sosial yang sifatnya provokatif pada peristiwa 22 Mei 2019. Iqbal dengan tegas membantah gambar penyerangan rumah ibadah umat Islam yang dilakukan oleh aparat TNI. Selain itu tuduhan isu aparat Brimob Polri yang ikut mengamankan aksi unjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 diimpor dari Tiongkok juga disanggahnya.
"Satu, saya bantah Brimob tidak pernah menyerang masjid, rekan kami juga TNI tidak pernah menyerang masjid. Kedua, banyak foto-foto yang mendiskreditkan Polri bahwa itu dari pasukan seberang sipit-sipit, tidak ada. Kita bantah, murni bahwa itu adalah personel Brimob WNI," tegas Iqbal dalam konferensi pers digelar di Media Center Kemenkopolhukam, Rabu (22/5).
Selain menyanggah dua isu di atas, Iqbal juga menegaskan kembali pada masyarakat bahwa baik Polri dan TNI tidak dibekali dengan senjata. Apabila ada korban yang jatuh akibat terkena peluru tajam, ia memastikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh oknum lain selain TNI dan Polri.
"Instruksi panglima TNI, Kapolri sudah jelas, petugas keamanan, personil keamanan dalam kegiatan unjuk rasa demo sejak kemarin sampai hari ini tidak dibekali peluru tajam. Sudah saya sampaikan kemarin, kami yakinkan kalau ada yang menggunakan peluru tajam itu bukan personel pengamanan dalam aksi ini," pungkas Iqbal.
baca juga: Indonesia Siap Tampil Mati-Matian Demi Juara Grup
Iqbal mengaku pihaknya juga telah mengetahui aktor-aktor yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong tersebut dari ahli patroli cyber yang terus bersiaga menghalau penyebaran berita bohong di masyarakat.
"Kita sudah tahu, kita mempunyai ahli-ahli cyber patroli. Cyber kita 24 jam. Kita tahu akun mana yang memviralkan itu konek ke kelompok mana," tandas Iqbal. (OL-3)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved