Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLRES Banyumas Jawa Tengah menyiagakan 500 personel gabungan antara kepolisian dan TNI untuk menjaga kantor KPU RI, Bawaslu dan gudang-gudang logistik Pemilu 2019. Langkag itu dilakukan untuk mengantisipasi jika ada massa yang mendatangi tempat-tempat strategis tersebut.
Kapolres Banyumas, Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun menegaskan pihaknya menyiagakan pasukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengerahan massa di KPU dan Bawaslu. Polisi juga melakukan penjagaan di gudang-gudang logistik Pemilu 2019.
"Kami melakukan antisipasi, makanya pada hari ini digelar apel pasukan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP dan elemen ormas. Kami di sini siap menjaga kondusivitas Banyumas yang telah terjaga," tegas Kapolres, Selasa (21/5).
Kapolres menyatakan kesiapan itu dilakukan karena ada beredar perintah dari Jakarta, untuk daerah supaya mendatangi KPU dan Bawaslu.
"Namun sejauh ini tidak ada indikasi pengerahan massa atau demo di Banyumas. Meski demikian, polisi tetap melakukan upaya antisipasi di sejumlah tempat di antaranya adalah KPU, Bawaslu dan gudang logistik Pemilu 2019 yang masih menyimpan surat suara maupun kotak suara," tambahnya.
Polres juga telah melakukan penyekatan yang dimulai sejak Senin (20/5) malam hingga Selasa dinihari di lima titik yakni Stasiun Purwokerto, Terminal Bus Bulupitu Purwokerto serta tiga titik perbatasan yakni Lumbir, Sokaraja dan Pekuncen.
baca juga: BEI Optimistis Pasar Bergerak Positif Pascapengumuman KPU
"Dari razia yang kami lakukan, tidak menemukan warga yang hendak ke Jakarta untuk melakukan aksi," ujarnya.
Di tempat yang sama Komandan Kodim 0701/ Banyumas Letkol Inf Chandra mengatakan pihaknya siap untuk mendukung polisi dalam melaksanakan tugas pengamanan.
"Ada 503 personel yang siaga. Tetapi yang diperbantukan sebanyak 100 personel. Kami siap melakukan pengamanan untuk kondusivitas Banyumas," tegasnya. (OL-3)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved