KPU Fokus Tuntaskan Rekap Nasional

PARA komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap fokus menyelesaikan urusan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menegaskan, pihaknya tidak terpengaruh dengan adanya ancaman gerakan massa yang disebut people power yang bakal dilakukan pada 22 Mei.

"Enggak (ada masalah). KPU fokus pada penyelesaian tugas-tugasnya dan kerja saja. Hal yang di luar itu kami percayakan seutuhnya pada pihak-pihak yang punya kompetensi untuk menyelesaikan dan mengambil tindakan atas kejadian itu," katanya di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, pihaknya tidak ambil pusing dengan aksi tersebut. Menurutnya, pihaknya meyakini proses pemilu sejauh ini sudah dilakukan transparan dan sesuai aturan. "Pemilunya sudah jelas tahapannya. Jelas bagaimana menatanya dan menyikapinya. Jadi KPU bekerja sesuai tahapannya," tandasnya.

Sebelumnya diketahui ada sebaran undangan untuk menggeruduk kantor KPU pada 22 Mei. Ajakan yang bertajuk Aksi Bela Negeri bersama Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat tersebut menyebar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Kedatangan massa aksi 22 Mei ditenggarai menolak hasil Pemilu 2019 yang dilakukan KPU dengan capres Prabowo dalam hasil rekapi-tulasi nasional di 30 provinsi kalah suara dari Jokowi.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan, dirinya tidak akan secara khusus memantau pengumuman penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

"Masa pakai dipantau," kata Jokowi sambil tertawa menanggapi pertanyaan akan memantau di mana pengumuman penetapan hasil Pemilu 2019 terutama pilpres.

Ia menyebutkan KPU sudah secara periodik mengumumkan hasil perolehan suara sementara Pemilu 2019. "Artinya sudah jelas, terang benderang, siapa yang menang siapa yang kalah," kata Jokowi.

Ketika ditanya apakah akan memantau pengumuman penetapan hasil pemilu itu di Istana Bogor, Jokowi mengatakan bisa di mana saja. "Bisa di mana-mana," kata Jokowi sambil tertawa.

SDM petugas pemilu

Secara terpisah, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menyatakan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu melakukan perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya selama ini, aturan itu hanya memfokuskan pada hal teknis, sehingga menyebabkan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat pula pada beban kerja yang terlalu berat.

"KPU dan Bawaslu ini menyelenggarakan pemilu secara langsung, mereka juga diasumsikan yang paling mengetahui situasi lapang-an," terang Adrianus.

Selain itu, tambah Adrianus, pihaknya juga menyarakan agar mutu SDM (sumber daya manusia) petugas pemilu diperbaiki. Hal itu dapat dilakukan dengan mekanisme pelatihan yang sesuai, honor yang layak, jaminan sosial dan penghargaan maupun apresiasi seusai menjalankan tugasnya.

"Aturan soal KPPS yang lebih komperehensif perlu diamanatkan dalam UU. Namun, bila hal itu tidak bisa dilakukan, KPU harus bisa mengaturnya. (Gol/Mir/P-4)