Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DITEMUKANNYA beberapa oknum penyebar berita bohong (hoaks) dalam perhelatan pesta demokrasi merupakan potret buruk yang bisa memicu konflik di masyarakat. Realitas tersebut pun perlu segera diantisipasi agar tidak menimbulkan perpecahan sosial maupun nasional.
Demikian antara lain sambutan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen (Purn) Agus Widjojo pada Orasi Ilmiah dalam Rangka HUT ke-54 Lemhannas, di Kompleks Lemhannas, Jakarta, Senin (20/5). Menurut dia, terlepas dari pengakuan internasional terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, bangsa Indonesia masih memerlukan kedewasaan dalam menyikapi kehidupan berdemokrasi.
"Dengan berakhirnya pemilu pada April lalu, diharapkan tidak akan muncul ekses yang tidak perlu dan masyarakat menanggalkan sentimen fanatisme. Konfigurasi alamiah bangsa yang beraneka seharusnya menjadi penopang bagi terwujudnya bangsa yang kuat," ujar Agus.
Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Di sisi lain, terang dia, perbedaan pilihan politik pun perlu disikapi secara dewasa, baik dari elite politik hingga ke akar rumput. Artinya, semua pihak wajib menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.
Agus mengemukakan, pada April lalu Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Walaupun pesta demokrasi diselenggarakan dengan berbagai kendala dan hambatan yang cukup kompleks, secara umum ajang tersebut berjalan dengan baik.
"Dapat dibayangkan, pemilu serentak tersebut dilaksanakan dalam cakupan wilayah yang luas, terdiri dari kepulauan. Dan kita melaksanakan pemilihan umum serentak dalam waktu sehari."
Tak pelak keberhasilan penyelenggaraan pemilu kali ini mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan kepada Indonesia. Ucapan itu merupakan bentuk apresiasi dan kekaguman atas terselenggaranya Pemilu 2019 dengan lancar. (A-3)
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved