Azyumardi : 22 Mei Jihad Itu Pandangan Ulama Partisan

CENDEKIAWAN muslim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai para ulama memang banyak macamnya. Sehingga jika memang ada ulama yang menyatakan tanggal 22 Mei sebagai gerakan jihad menurutnya ulama tersebut tentu ulama partisan.

"Ulama itu macam macam, ada yang tidak berpolitik yang melhat dari sudut agama, tapi ada ulama yang memang dalam setiap pernyataannya berkonotasi politik. Partisan ini kepada pihak tertentu," tutur Azyumardi saat ditemui di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (20/5).

Dirinya pun menyayangkan adanya ulama-ulama yang partisan, seab menurutnya ulama tidak seharusnya menjadi partisan. Sikap para ulama yang partisan tersebut dinilai sebagai sikap yang tidak bijak, sebab ulama harusnya menenangkan umat, memberikan ketenangan dan memberikan kesabaran, terutama saat bulan ramadhan seperti sekarang ini.

Baca juga: Pengumuman Rekap Tetap 22 Mei

Dirinya pun menilai demonstrasi yang akan dilakukan pada tanggal 22 Mei mendatang sebagai suatu ekspresi dari hawa nafsu. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari puasa ramadhan yang seharusnya menahan hawa nafsu.

"Jadi ulama seperti itu tidak perlu didengar, yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, dan negara," tutur Azyumardi.

Ia juga mengapresiasi para ulama seperti pimpinan PBNU seperti Aqil Siradj maupun pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir yang sudah memberikan imbauannya. Menurutnya sikap sikap seperti itulah yang merupakan pemimpin dari umat.

Umat islam menurut Azyumardi jangan terseret oleh berbagai provokasi yang ada. Menurutnya seharusnya serahkan saja semuanya kepada pihak yang berwenang yakni KPU, Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi ngak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad. Itu bukan Jihad. Saya kira klaim - klaim atas nama ulama yang menyerukan jihad 22 Mei itu harus ditolak. Ulama tidak seharusnya partisan dengan menggunakan istilah Jihad itu mempolitisasi agama," pungkas Azyumardi.

Senada dengan itu Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas'udi  juga melihat memang banyak kompor akan persoalan 22 Mei mendatang. Namun seharusnya umat jangan mendengarkan kompor tersebut karena akan kepanasan nantinya bila dekat dekat dengan kompor.

Dirinya mengingatkan pihak yang memang berhak memutus dalam persoalan pemilu hanya KPU, dan Bawaslu. Pihak lain yang memang berpandangan hanya sebatas pendapat saja sedangkan kewenangan menetapkan sendiri ada pada KPU dan Bawaslu.

Jika memang ada kecuragan tentu ada proses dalam hukum sebagaimana telah diatur. Oleh sebab itu jangan ada pihak yang main hakim sendiri karena tidak baik dan sebaiknya diserahkan kepada pihak yang juga berhak memprosesnya secara hukum. (OL-4)