PWNU Jatim Keluarkan Empat Sikap Hadapi 22 Mei

PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan empat poin seruan menyikapi rencana aksi massa di Jakarta pada 22 Mei. Bertepatan dengan pengumuman hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk moral PWNU Jatim untuk ikut menjaga kedamaian, persatuan dan kerukunan rakyat Indonesia.

Empat poin seruan ini dibacakan Wakil Rais PWNU Jatim, Kyai Haji Hasan Iskandar di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Kabupaten Sidoarjo, Minggu malam (19/5). Sejumlah ulama hadir dalam acara ini di antaranya KH Masduqi Mustamar, KH Anwar Mansur,KH Syafrudin Syarif dan KH Agoes Ali Masyuri.

Poin pertama yang diserukan PWNU Jatim adalah mengapresiasi dan berterima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, yaitu KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan seluruh rakyat Indonesia.

Seruan kedua adalah memohon kepada masyarakat untuk tetap bersabar menunggu hasil Pemilu 2019 melalui keputusan resmi oleh KPU. Seruan ketiga mengimbau masyarakat Jatim khususnya warga NU untuk menjalani rangkaian proses pemilu lewat jalur hukum dan cukup dilakukan di Jatim saja.

baca juga: Mbappe Isyaratkan Pindah dari PSG

"Keempat adalah mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan segera bersama-sama membangun persatuan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas antar sesama anak bangsa," kata KH Hasan Iskandar.

Dengan empat seruan poin tersebut berarti masyarakat dihimbau tidak perlu mengikuti rencana aksi massa pada 22 Mei di Jakarta. Selain itu PWNU juga mengimbau para elite negara untuk bergandengan tangan kembali dan mendukung siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nanti.

"Itu kansegelintir orang yang mempunyai kepentingan dibungkus atas nama rakyat. Kalausaya tanya rakyat yang mana tidak bisa menjawab. Sidoarjo aman, Surabaya aman, Malang aman. Itu kepentingan segelintir orang menggunakan media sosial sebagai panglima untuk membuat situasi gaduh," kata Wakil Rais PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyuri yang juga pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo.

Menurut Gus Ali,masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta. Apabila ada protes atau hal yang ingin disampaikan terkait pemilu, kata Gus Ali, bisa dilakukan menurut aturan hukum yaitu lewat Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

"Dalam situasi seperti ini, lebih baik kita di rumah saja (tidak perlu ke Jakarta mengikuti aksi massa-Red)," saran KH Hasan Iskandar. (OL-3)