Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PANGLIMA tertinggi Front Pembela Rakyat (FPR), Nugroho Prasetyo menegaskan telah menyiapkan satu juta anggota dan satgas FPR untuk datang ke Jakarta, jika ada upaya inkonstitusional dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
FPR menyatakan tidak ada alasan untuk tidak menerima hasil Pilpres, yang telah berjalan dengan baik, lancar, dan diapresiasi oleh banyak negara.
Rencana untuk menurunkan massa, menurut Nugroho merupakan permintaan bahkan desakkan anggota dan satgas FPR. Nugroho bahkan siap memimpin langsung gerakkan massa FPR yang berasal dari seluruh Indonesia.
"Tujuan kami adalah ingin melawan gerakkan massa yang memiliki tujuan menolak hasil Pilpres dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Nama aksi dan gerakkan yang ingin kami lakukan ini adalah gerakkan bela NKRI dan bela demokrasi. Demokrasi kita saat ini sudah mulai rusak oleh pihak-pihak yang berpikiran sempit dan pragmatis, direcoki oleh kaum radikal yang ingin mengganti Pancasila," kata Nugroho di Jakarta, Senin (20/5).
Nugroho dan FPR juga menegaskan bahwa pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 lalu telah berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Pemilu kali ini bahkan memecahkan rekor partisipasi masyarakat yang tinggi untuk ikut memilih.
baca juga: 62 Ribu Suara Suara PSU di Kuala Lumpur tidak Dihitung
"Kita seharusnya bangga. Pemilu telah berjalan dengan lancar dan sukses. Hampir semua negara di dunia ini memuji. Lalu tiba-tiba ada pihak yang anggap Pemilu kita curang sampai ada istilah TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), kan aneh. Jika kecewa karena kalah itu wajar, tetapi mbok ya jangan berlebihan dengan membuat narasi-narasi kebohongan yang juga menurut saya dibuat dengan terstruktur, sistematis dan masif lalu menyebut KPU, Bawaslu, MK, Polri tidak kredibel," beber Nugroho yang juga Ketua Umum Partai Rakyat.
Nugroho berharap kepada seluruh warga masyarakat bangsa agar tidak mudah diprovokasi, jangan percaya informasi hoaks, tidak perlu ikut-ikutan turun ke jalan apalagi memiliki keinginan untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
"Jadilah warga bangsa yang dewasa. Jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan, jaga keharomonisan dan persaudaraan. Mari kita sama-sama melihat ke depan. Kita bangun bangsa ini dengan kerja keras, kerja kreatif dan inovatif!" pungkas Nugroho dengan penuh harap. (OL-3)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved