Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan tidak ada yang salah dengan people power. Ia menyatakan people power atau yang bisa dimaknai sebagai pengerahan massa merupakan tindakan yang tak melanggar konstitusi.
"Tidak ada pelanggaran hukum pelanggaran apapun dari ucapan people power. Kalau ada aparat penegak hukum yang menanggap itu makar, makarnya dimana? People power itu bukan makar," ujar Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (15/5).
Baca juga: Ubah People Power ke Kedaulatan Rakyat,Upaya Merongrong Demokrasi
Fadli mengatakan bahwa dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat diatur dan dilindungi. Begitu juga dengan pengerahan massa dengan demonstrasi.
People power juga dikatakannya tidak bisa digolongkan ke dalam makar. Menurut Fadli, makar ialah tindakan yang memiliki unsur untuk meruntuhkan pemerintah yang sah dengan satu kekuatan bersenjata dan sebagainya.
"Saya termasuk melihat people power itu biasa-biasa saja," ujar Fadli.
Ia mengatakan yang tidak konstitusional itu adalah upaya untuk menjatuhkan pemerinrah yang sah. Namun, kalau people power dijalankan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dalam keadaan damai, hal itu dianggap sah dan konstitusional. (OL-6)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Bagi Trump kekuasaan itu harus dipertahankan, termasuk dengan cara-cara arkhais primitif yang ia tunjukan setelah pemilu.
Permohonan jaminan untuk Kivlan dikirim kepada sejumlah tokoh, termasuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved