Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan sosok ketua DPR 2019-2024 ke partai pemenang pemilu. Hal itu merupakan sepenuhnya hak pemenang pemilu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pengurus DPP Demokrat, Erma Suryani Ranik mengatakan Demokrat menyerahkan keputusan sepenuhnya pada partai pemenang pemilu. Termasuk apakah nantinya ketua yang dipilih perempuan atau laki-laki.
"UU MD 3 mengatakan bahwa Ketua DPR adalah partai pemenang pemilu. Jadi terserah saja siapa yang mau ditunjuk," ujar Erma, saat dihubungi, Selasa, (14/5).
Erma mengatakan agar semua pihak, baik koalisi atau oposisi untuk menunggu hasil KPU. Selanjutnya juga agar menunggu partai pemenang menentukan pilihan pada Oktober mendatang.
"Kita tunggu saja tanggal 1 Oktober," ujar Erma.
Sebelumnya, nama Puan Maharani santer terdengar akan dipilih PDIP sebagai ketua DPR 2019-2024. Meski belum final, hingga saat ini PDIP masih terus menempati posisi puncak perolehan suara pada pemilu legislatif 2019.
baca juga : NasDem Bidik Kursi Ketua MPR
Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa Puan Maharani merupakan kader PDIP yang paling berpeluang untuk menjadi Ketua DPR RI. Puan berpengalaman di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sementara pengalaman di legislatif, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI periode 2009-2014.
"Pergaulan dan interaksi politik Puan dengan berbagai kalangan sosial politik juga sangat luas dan baik. Dia kader partai yang paling dipercaya untuk urusan-urusan publik saat ini," ujar Basarah. (OL-3)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved