Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI NasDem mengincar posisi Ketua MPR periode masa bakti pemerintahan 2019-2024. Sekretaris Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan NasDem memiliki kader-kader yang kredibel untuk menjabat posisi tersebut.
"NasDem memiliki kader-kader loyal terhadap Pancasila yang kredibel untuk mengisi posisi sebagai Ketua MPR," tutur Johnny di Jakarta, Selasa (14/5).
Lebih lanjut Johnny melanjutkan, NasDem sendiri sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk ditempatkan sebagai Ketua MPR. Menurut Johnny sosok ketua MPR harus mampu menjalankan tugas dan fungsi lembaga MPR yaitu sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"MPR juga memiliki tugas untuk nantinya melantik presiden dan wakil presiden terpilih," tutur Johnny.
Ketika disinggung siapa nama kader dari NasDem yang akan mengisi jabatan ketua MPR, Johnny belum mau membuka nama itu ke publik. Namun Johnny memberi isyarat bahwa kemungkinan besar calon ketua MPR dari NasDem merupakan kader perempuan.
baca juga: PKB Dukung Puan Maharani jadi Ketua DPR
"Kalau perempuan kan lebih bagus, jadi (kalau) Ketua DPR nya perempuan, NasDem juga memiliki perempuan yang bisa jadi ketua MPR," tuturnya.
Sebelumnya, nama Puan Maharani dari PDI-P disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan menjabat sebagai ketua DPR. Sesuai dengan UU MD3, partai peraih suara terbanyak berhak untuk mendapatkan kursi tertinggi di DPR. (OL-3)
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved