Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengincar posisi Ketua MPR periode masa bakti pemerintahan 2019-2024. Sekretaris Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan NasDem memiliki kader-kader yang kredibel untuk menjabat posisi tersebut.
"NasDem memiliki kader-kader loyal terhadap Pancasila yang kredibel untuk mengisi posisi sebagai Ketua MPR," tutur Johnny di Jakarta, Selasa (14/5).
Lebih lanjut Johnny melanjutkan, NasDem sendiri sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk ditempatkan sebagai Ketua MPR. Menurut Johnny sosok ketua MPR harus mampu menjalankan tugas dan fungsi lembaga MPR yaitu sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"MPR juga memiliki tugas untuk nantinya melantik presiden dan wakil presiden terpilih," tutur Johnny.
Ketika disinggung siapa nama kader dari NasDem yang akan mengisi jabatan ketua MPR, Johnny belum mau membuka nama itu ke publik. Namun Johnny memberi isyarat bahwa kemungkinan besar calon ketua MPR dari NasDem merupakan kader perempuan.
baca juga: PKB Dukung Puan Maharani jadi Ketua DPR
"Kalau perempuan kan lebih bagus, jadi (kalau) Ketua DPR nya perempuan, NasDem juga memiliki perempuan yang bisa jadi ketua MPR," tuturnya.
Sebelumnya, nama Puan Maharani dari PDI-P disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan menjabat sebagai ketua DPR. Sesuai dengan UU MD3, partai peraih suara terbanyak berhak untuk mendapatkan kursi tertinggi di DPR. (OL-3)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved