Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI NasDem mendukung penuh rencana pembentukan komposisi zaken kabinet pada periode ke-2 pemerintahan Preisden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, menuturkan susunan anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin perlu diisi oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya tanpa perlu memandang latar belakang kalangan non parpol atau parpol.
"Kalau kami mendorong dan menyetujui paham zaken kabinet, yang terdiri dari para ahli. Orang-orang itu bisa berasal dari parpol ataupun kalangan non parpol," tutur Johnny di Jakarta, Senin (13/5).
Baca juga: Zaken Kabinet Diprediksi Bisa Terwujud di Pemerintahan Mendatang
Johnny melanjutkan, partainya juga amat menghormati hak prerogratif presiden dalam menyusun anggota di kabinet. Untuk itu, dirinya memastikan, bahwa NasDem tidak akan mengintervensi keputusan presiden dalam menyusun kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
"NasDem akan tetap menghormati dan menghargai hak prerogratif presiden," jelasnya.
Kendati demikian, pada dasarnya dikatakan oleh Johnny, NasDem siap membantu presiden dalam struktur susunan kabinet ke depan. NasDem siap memberikan kader terbaik yang loyal serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Jokowi.
"Kami akan pastikan NasDem mengawal pemerintahan Jokowi-Amin agar berjalan lebih efektif. Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan SDM di periode kali ini," paparnya. (OL-6)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved