LANGKAH politik Partai Demokrat yang akan keluar dari Koalisi Adil dan Makmur bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam Pilpres 2019 dinilai wajar.
Pasalnya, Demokrat pasti menginginkan posisi yang menguntungkan.
"Politik itu ke kiri ke kanan, itu bukan sesuatu hal yang baru. Selama itu menguntungkan dan mereka melihat itu objektif, ya itu biasa saja," kata Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Bahlil Lahadalia, di Jakarta, kemarin.
Bahlil mengatakan sikap Demokrat itu tidak perlu dipersoalkan karena mereka berhak menentukan posisi secara politik. "Itu bahwa rasionalisasinya untuk keluar dari koalisi ya, itu hak dari Demokrat."
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyebut kerja sama dengan koalisi Prabowo-Sandi berakhir jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden.
"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pascapenetapan resmi dari KPU," kata Ferdinand di Jakarta, Senin (6/5).
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak mempermasalahkan jika Demokrat keluar dari Koalisi Adil dan Makmur. Juru bicara BPN, Andre Rosiade, menyebut pihaknya tak akan memaksa atau meminta suatu partai bertahan dalam koalisi. Langkah politik Demokrat itu bisa dilakukan kapan pun sekalipun KPU belum merilis hasil resmi.
"Kalau menurut saya, kalau ingin keluar, ya jangan tunggu hasil. Keluar sekarang juga tak apa-apa. Kalau memang ada janji pihak sebelah yang menjanjikan, ya monggo, silakan," kata Andre ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.
Namun, Andre menyayangkan pernyataan Partai Demokrat soal indikasi pindah koalisi yang dipublikasikan ke awak media. Menurutnya, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dan diungkapkan di internal koalisi. "Kalau berkoalisi dan menjaga etika, tidak usah koar-koar di media lah. Nggak usah banci tampil di media, bicara di internal saja," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga tidak mempersalahkan sikap politik Demokrat itu. Fadli menilai sikap itu ialah hak setiap partai di tubuh koalisi.
Dengan begitu, kata dia, jika waktunya tiba, setiap partai akan menempuh jalan masing-masing. (Medcom/Faj/X-10)
