Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
LANGKAH politik Partai Demokrat yang akan keluar dari Koalisi Adil dan Makmur bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam Pilpres 2019 dinilai wajar.
Pasalnya, Demokrat pasti menginginkan posisi yang menguntungkan.
"Politik itu ke kiri ke kanan, itu bukan sesuatu hal yang baru. Selama itu menguntungkan dan mereka melihat itu objektif, ya itu biasa saja," kata Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Bahlil Lahadalia, di Jakarta, kemarin.
Bahlil mengatakan sikap Demokrat itu tidak perlu dipersoalkan karena mereka berhak menentukan posisi secara politik. "Itu bahwa rasionalisasinya untuk keluar dari koalisi ya, itu hak dari Demokrat."
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyebut kerja sama dengan koalisi Prabowo-Sandi berakhir jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden.
"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pascapenetapan resmi dari KPU," kata Ferdinand di Jakarta, Senin (6/5).
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak mempermasalahkan jika Demokrat keluar dari Koalisi Adil dan Makmur. Juru bicara BPN, Andre Rosiade, menyebut pihaknya tak akan memaksa atau meminta suatu partai bertahan dalam koalisi. Langkah politik Demokrat itu bisa dilakukan kapan pun sekalipun KPU belum merilis hasil resmi.
"Kalau menurut saya, kalau ingin keluar, ya jangan tunggu hasil. Keluar sekarang juga tak apa-apa. Kalau memang ada janji pihak sebelah yang menjanjikan, ya monggo, silakan," kata Andre ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.
Namun, Andre menyayangkan pernyataan Partai Demokrat soal indikasi pindah koalisi yang dipublikasikan ke awak media. Menurutnya, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dan diungkapkan di internal koalisi. "Kalau berkoalisi dan menjaga etika, tidak usah koar-koar di media lah. Nggak usah banci tampil di media, bicara di internal saja," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga tidak mempersalahkan sikap politik Demokrat itu. Fadli menilai sikap itu ialah hak setiap partai di tubuh koalisi.
Dengan begitu, kata dia, jika waktunya tiba, setiap partai akan menempuh jalan masing-masing. (Medcom/Faj/X-10)
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved