Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
TIM jaksa Cabang Kejaksaan Negeri Bone berhasil mengamankan dan mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana pendidikan A Solihin bin Andi Mappanganro. Solihin merupakan Direktur CV Maha Putra Bintang yang buron sejak 2018.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan tindakan hukum tersebut merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor: 2879 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 April 2018.
Ia mengemukakan, eksekusi dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone Andi Hairil Akhmad. Solihin pun ditangkap saat berada di tempat persembunyiannya di rumah kantin SMAN 18 Bone, Kelurahan Tanate, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (30/4) siang.
Baca juga : Kejaksaan Tangkap Buronan Penipuan Senilai Rp1,5 Miliar
Menurut dia, pihaknya sempat kesulitan dan kehilangan jejak selama proses upaya hukum yang dilakukan. Itu lantaran terpidana tidak lagi tinggal di alamat yang tertera dalam putusan MA.
"Rumah persembunyian itu diketahui merupakan tempat terpidana dan keluarganya berdomisili belakang ini," ujar Mukri.
Mukri mengatakan, Solihin dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan korupsi, serta dijatuhi pidana penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp50 juta. Kini Solihin meringkuk di Lapas Klas IIA Watampone. (OL-8)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved