Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membeberkan pihaknya tidak menemukan indikasi diskriminasi ras dan etnik pada perhelatan pesta demokrasi. Komnas HAM pun mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu atas seluruh capaian tersebut."Memang ada kekurangan. Namun, karena kategorinya minor, yang artinya tidak dianggap sebagai kegagalan. Itu hanya masalah teknis," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan di Jakarta, Kamis (18/4).
Ia menyebutkan, pihaknya melakukan pemantauan, pertemuan, dan koordinasi dengan sejumlah pihak guna memastikan pemilu serentak pada 17 April 2019 berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip hak asasi manusia. Dalam prosesnya Komnas HAM pun menerjunkan tim pemantau di 12 daerah, yaitu Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, serta 6 daerah kantor perwakilan lembaga tersebut.
"Fokus pemantauan itu untuk memastikan hak pilih bagi seluruh WNI, terutama mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan rumah sakit. Komnas HAM menginginkan adanya kemurnian suara dan tidak terjadi diskriminasi ras maupun etnik," ujarnya.
Lebih jauh Taufan mengungkapkan, pemilu serentak yang diselenggarakan kali pertama di Tanah Air merupakan hal paling rumit, tetapi dapat berjalan aman dan lancar. Realitas itu diakuinya karena penyelenggara pesta demokrasi telah bekerja ekstra dan mampu menjalankan seluruh tanggung jawabnya.
Baca Juga: Partai Koalisi Jokowi-Amin Diprediksi Dominasi Parlemen
Pada kesempatan itu Taufan mengapresiasi masyarakat pemilih yang begitu antusias dalam menyalurkan suaranya saat hari pencoblosan sehingga berjalan lancar.
"Kami mengapresiasi karena tingkat partisipasi pemilih di luar dugaan di atas Pemilu 2014. Padahal, kita tahu perdebatan masyarakat, bahkan di media sosial banyak pandangan dan pendapat yang mengkritik ini, ternyata antusias masyarakat luar biasa," ujarnya.
Peningkatan partisipasi pemilih serta toleransi perbedaan pilihan politik menunjukkan kesadaran politik masyarakat Indonesia tinggi. Antusiasme pemilih yang luar biasa juga menunjukkan masyarakat mau belajar mencari tahu tentang pemilu. (Gol/Ant/P-4)
Komnas HAM desak Panglima TNI periksa eks KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo terkait kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. Simak pernyataan lengkapnya di sini.
KOMISIONER Komnas HAM, Amiruddin al Rahab menangapi menanggapi pergantian Kepala Bais atau Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Menurutnya itu sinyalemen baik dan minta Kabais TNI diperiksa
Pendalaman dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai pihak.
PROSES pemulihan Aktivis KontraS Andrie Yunus diperkirakan mencapai dua tahun. Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI, awal Maret 2026.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin seluruh biaya pengobatan dan pemulihan Andrie Yunus.
Fokus investigasi tidak hanya terpaku pada luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang yang dialami oleh Andrie Yunus akibat siraman air keras tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved