Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TIM Patroli Siber Mabes Polri temukan 15 akun media sosial (medsos) berkonten provokatif setelah perolehan hasil hitung cepat Pemilihan Umum (Pilpres) 2019. Konten negatif itu meroket di dunia digital.
Penyebaran hoaks di media sosial terjadi sejak pukul 21.00 WIB, Rabu, (17/4), sampai Kamis, (18/4), pukul 08.00 WIB. Ada peningkatan mencapai 40%.
“Dari akun tersebut menyebarkan narasi, foto, video, voice yang bersikap provokasi yang mengajak masyarakat untuk berbuat onar, mengajak masyarakat lakukan aksi, mengajak masyarakat lakukan kerusuhan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta.
Dedi menerangkan pihaknya melalui Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal (Ditsiber Bareskrim) Polri bakal mengambil dua langkah terkait temuan akun provokatif tersebut. Pertama, Mereka segera berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melumpuhkan akun provokatif.
“Langkah kedua, sebelum dilakukan penegakan hukum akan mem-profiling dan mengidentifikasi kemudian menginformasikan ke Kominfo,” ucap dia.
Baca juga: Hasil Hitung Cepat 10 Lembaga Survei
Jenderal bintang satu itu menerangkan penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam memitigasi akun yang terus menyebar konten provokatif. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN untuk memberantas akun-akun ini.
“Intinya narasi yang diberikan memprovokasi, mengajak melakukan aksi sebagai rekasi dari hasil quick count,” ujar dia.
Dia menyebut tren hasil hitung cepat sejak pukul 21.00 WIB, kemarin, berkaitan dengan kemunculan akun provokatif hingga pagi ini. Saat ini, kata Dedi, akun yang memprovokasi masih banyak beredar di Twitter, Instagram, YouTobe, Facebook, dan grup WhatsApp.
“Kepada masyarakat, diharap tenang dan bijak juga tidak langsung percaya dengan konten yang disebar akun medsos. Apalagi, akun tersebut anonim,” imbau dia.
Dedi meminta masyarakat segera melapor ke kepolisian terdekat bila mendapat informasi yang memprovokasi. Selain itu, masyarakat diminta mengecek ke aplikasi dan pusat informasi Kominfo dan BSSN untuk mengecek konten yang diterima.
“Nanti polisi, Kominfo, dan BSSN akan mengklarifikasi dan kemudian kita beri literasi digital agar masyarakat paham. Kita harapkan masyarakat tidak terprovokasi terhadap konten yang belum tentu kebenarannya,” ungkap dia.
Berdasarkan hitung cepat, calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin diprediksi memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Hasil penghitungan sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf meraih 54 persen suara, sedangkan rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 45 persen.
Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan hasil hitung cepat hanya bisa dijadikan sebuah referensi. KPU akan mengumumkan resmi hasil perhitungan suara yang sah pada 22 Mei 2019. (Medcom/OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved