Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan kembali memenangi bursa Pilpres 2019. The Economist Intelligence Unit menuturkan Jokowi akan menang dengan dukungan dari mitra koalisinya. Menurut The Economist, Jokowi harus terus fokus pada liberalisasi dari lingkungan bisnis. Dia juga harus secara bertahap membuka investasi asing.
"Reformasi big bang akan tetap sulit dipahami. Namun, jika Prabowo Subianto menang, dia akan menjadi nasionalis," tutur The Economist, dalam laporan yang diterima Medcom.id.
Mereka mengatakan Prabowo akan menjadi tantangan untuk bisnis asing dan per-usahaan Indonesia dalam menjangkau pasar global. Selain itu, stabilitas fiskal Indonesia juga bisa terancam dengan rencana pemotongan pajak. "Joko Widodo diprediksi mampu meneruskan masa jabatan dalam pemilihan 17 April karena dukungan yang akan ia terima dari partai-partai koalisi," kata mereka. "Pemerintahan presiden saat ini telah memberikan stabilitas makro ekonomi dan peningkat-an akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.''
Baca Juga: Indramayu akan Tetap Jadi Lumbung Padi Nasional
The Economist menambahkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga membuat kema-juan bertahap dalam pengembangan infrastruktur. Prestasi Jokowi ini dinilai akan menambah dukungan untuknya. Analis The Economist Intelligence Unit, Anwita Basu, menuturkan Jokowi akan memastikan reformasi berkelanjutan terhadap lingkungan bisnis lima tahun ke depan. Meski demikian, ada beberapa risiko yang harus dihadapi Jokowi.
"Risiko utama bagi Jokowi ialah upayanya untuk menjangkau arus utama Islam konservatif serta kegagalannya memberikan perbaikan substansial dalam catatan hak asasi manusia. Golongan muda dan minoritas pribumi akan berkurang antusiasmenya terhadap Jokowi. Hal itu berbeda dari Pilpres 2014. (Pro/P-1)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved