TNI-Polri Ingatkan Soal Provokasi Hoaks

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengimbau masyarakat, khususnya kaum santri, untuk terus memper-erat persatuan dan kesatuan. Masyarakat pun jangan mudah terprovokasi dengan masifnya berita hoaks.

Menurutnya, perkembang-an revolusi industri 4.0 di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positif ialah memudahkan pelbagai pekerjaan manusia, sedangkan sisi lain terkait realitas maraknya penyebaran berita bohong.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan para santri agar tidak melakukan ujaran kebencian. Hal ini harus kita lakukan bersama untuk menjaga negara Indonesia menjadi negara makmur," ujar Hadi melalui keterangan tertulis Pusat Penerangan TNI, kemarin.

Pada 2045, sambung dia, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan nomor 4 terbesar di dunia. Untuk menghadapi tantangan itu generasi muda sejatinya tidak boleh diam, harus belajar dengan penuh semangat.

Kaum santri merupakan sumber daya manusia unggul yang sudah disiapkan untuk mengisi pembangunan dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, sehingga nantinya tetap produktif dengan dukungan teknologi tinggi.

Mantan Kepala Staf TNI-AU, itu menegaskan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa menjadi syarat mutlak pembangunan nasio-nal.

"Oleh karena itulah TNI tidak akan pernah melupakan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara professional," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan masyarakat harus berperan aktif dalam melawan berita bo-hong yang semakin masif menjelang pemilu kali ini.

Strategi untuk memerangi hoaks di antaranya memberikan treatment positif, turut andil dalam memberikan informasi yang benar.

Tanggapi sindiran
Menko Polhukam Wiranto menilai sindiran dari sejumlah pihak terkait dengan usulannya untuk menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme.

"Kalau saya memberikan statement seperti itu, itu semata-mata untuk kepentingan kita sebagai bangsa, bukan kepentingan Wiranto sendiri.

Kalau ada orang yang meng-ancam masyarakat lain untuk tidak datang ke TPS kan namanya teror," kata Wiranto.

Ia menambahkan, apa yang dikatakan itu merupakan usulan yang terbuka demi berlangsungnya pemilu yang sudah menjadi kewajiban konstitusional.

Dia juga meminta kepada pihak yang memberikan sindiran kepadanya untuk memberikan solusi.

"Itu kan wacana, nanti akan diuji. Kalau tidak setuju ya tidak apa. Kalau setuju ya nanti ada prosesnya. Tapi jangan mengecam, mencela, 'Pak Wiranto gak tau hukum, ngawur', kasih solusinya dong," imbuhnya.

Wiranto pun meminta agar masalah usulannya itu tidak perlu diributkan, karena yang terpenting ialah memastikan adanya rasa aman bagi pemilih saat mendatangi TPS pada 17 April nanti. (*/P-2)