Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai perhelatan Pemilu kali ini tidak akan jauh dari politik uang. Almas menilai dengan melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini yang tidak jauh beda dengan Pemilu 2014, potensi politik uang masih terjadi dan bahkan, bisa dikategorikan dalam tahap mengkhawatirkan.
Selain itu, dengan regulasi ambang batas parlemen sebesar 4%, parpol pun berlomba-lomba menggaet suara untuk duduk di DPR.
"Pemilu 2019 parpol makin banyak dan kompetitif. Tambah sulit pula karena harus bersaing lolos parliamentary threshold 4%. Dari segi ini kemungkinan juga membuat rawan praktik jual beli suara," kata Almas ketika diskusi Awas, Politik Uang, di Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Baca juga: Perludem: Sanksi Pelaku Politik Uang, Coret dari DCT
Almas mengatakan jika berkaca pada Pilpres 2014, ICW menemukan 313 temuan tentang penyalahgunaan wewenang dan dana selama Pemilu. Ia mengatakan sekitar 82% termasuk politik uang.
"Spesifiknya jual beli suara," imbuhnya.
Almas juga menjelaskan kasus lainnya adalah manipulasi dana kampanye, penerimaan dana kampanye dengan sumber dilarang masih diterima oleh calon atau kandidat.
Selain itu, ditemukan suap terhadap penyelenggara Pemilu. Lalu, kasus yang ditemukan terkait dengan politik uang dalam proses sengketa Pemilu.
"Sisanya penyalahgunaan fasilitas negara, misalnya kendaraan dinas dipakai kepentingan kampanye," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved