Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang memeroleh perhatian khusus dalam Pemilu serentak 2019.
"Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019," kata Tjahjo dalam Rakor bidang Kewaspadaan dalam Rangka Pemantapan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3).
Dia mengatakan partisipasi masyarakat ini salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi publik sebesar 69,58%.
Tjahjo mengatakan target minimum partisipasi publik di Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5%.
Baca juga: Fatwa Haram Golput Bisa Dimaklumi
Selain soal tingkat partisipasi publik, Tjahjo mengatakan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sinergitas kuat dan berkesinambungan dalam menyukseskan pemilu.
"Suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja," ujar Tjahjo.
Lebih jauh dia menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik.
Aspek kewaspadaan itu, kata dia, dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi pileg dan pilpres serentak 2019, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. (OL-3)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved