Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang memeroleh perhatian khusus dalam Pemilu serentak 2019.
"Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019," kata Tjahjo dalam Rakor bidang Kewaspadaan dalam Rangka Pemantapan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3).
Dia mengatakan partisipasi masyarakat ini salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi publik sebesar 69,58%.
Tjahjo mengatakan target minimum partisipasi publik di Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5%.
Baca juga: Fatwa Haram Golput Bisa Dimaklumi
Selain soal tingkat partisipasi publik, Tjahjo mengatakan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sinergitas kuat dan berkesinambungan dalam menyukseskan pemilu.
"Suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja," ujar Tjahjo.
Lebih jauh dia menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik.
Aspek kewaspadaan itu, kata dia, dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi pileg dan pilpres serentak 2019, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. (OL-3)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved