Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang memeroleh perhatian khusus dalam Pemilu serentak 2019.
"Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019," kata Tjahjo dalam Rakor bidang Kewaspadaan dalam Rangka Pemantapan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3).
Dia mengatakan partisipasi masyarakat ini salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi publik sebesar 69,58%.
Tjahjo mengatakan target minimum partisipasi publik di Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5%.
Baca juga: Fatwa Haram Golput Bisa Dimaklumi
Selain soal tingkat partisipasi publik, Tjahjo mengatakan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sinergitas kuat dan berkesinambungan dalam menyukseskan pemilu.
"Suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja," ujar Tjahjo.
Lebih jauh dia menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik.
Aspek kewaspadaan itu, kata dia, dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi pileg dan pilpres serentak 2019, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. (OL-3)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved