Kemendagri Dukung Kesuksesan Pemilu Serentak 2019

APEL bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan upaya menyukseskan pemilu serentak 2019 agar berlangsung damai dan demokratis. Sekaligus mengingatkan kepada ASN agar menolak kampanye dengan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.

Acara yang berlangsung di Lapangan Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara ini dilanjutkan dengan gelaran simulasi pencoblosan surat suara. Bertindak sebagai Pembina Apel Mendagri Tjahjo Kumolo sekaligus memimpin peserta apel membaca ikrar dukungan untuk menyukseskan pemilu 2019.

Dalam ikrarnya, Mendagri Tjahjo Kumolo membacakan 6 (enam) poin. Pertama, mendukung suksesnya pileg dan pilpres serentak tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang semakin efektif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah dan ujaran yang bermuatan SARA serta hoaks.

Poin ketiga, mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika, serta lebih mengedepankan adu program, adu konsep, adu gagasan sebagai bagian dari pendidikan politik yang bermartabat. Keempat, menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab.

Kemudian kelima, mengajak seluruh Warga Negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 April 2019 demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk lima tahun ke depan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keenam, mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika.

Baca juga: Jaga Kondusifitas TPS, Kemendagri Gandeng 1,6 Juta Linmas

Setelah membaca ikrar, simulasi pencoblosan surat suara pun dilakukan dengan patokan mulai aktivitas pada pukul 06.00 guna memastikan seluruh logistik pemilu di TPS sudah ada, seperti kotak suara dan surat suara sudah tersedia, bilik suara sudah terpasang. KPPS juga harus memastikan DPT dan Daftar Pemilih tambahan sudah terpampang.

Pukul 07.00 TPS dibuka, petugas KPPS pun wajib mengecek kelengkapan data dan identitas pemilih seperti KTP-e, SIM, ataupun passport. Kemudian memastikan belum menggunakan hak pilih dengan memeriksa jari yang masih bersih dan belum tercelup ke cairan tinta.

"Untuk pemilih disabilitas, pastikan kondisi TPS aman, tidak licindan berbatu. Pemilih disabilitas juga akan didampingi dalam mencoblos kertas suara dengan syarat yang mendampingi harus menajaga kerahasiaan pilihan pemilih," kata Mendagri Tjahjo.

Pemilih akan diberikan lima jenis kertas suara, kecuali pemilih di wilayah DKI Jakarta yang hanya memperoleh empat. Lima surat suara itu terdiri atas surat suara warna kuning untuk DPR RI, warna merah untuk DPD RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, warna hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota dan abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan warna tiap-tiap surat suara tersebut berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018. Selanjutnya, KPPS tidak diperbolehkan memanggil calon pemilih dengan nama panggilan, panggil sesuai nama yang tertera dalam DPT atau sesuai identitas.

"Setelah mencoblos, pemilih harus tepat memasukan surat suara sesuai kotak peruntukannya dengan didampingi petugas. Jangan sampai salah memasukan surat suara, misalnya presiden dimasukan ke kotak DPR,” ujar Tjahjo mengingatkan.

Pukul 12.00, KPPS mengumumkan bagi warga atau masyarakat yang belum masuk DPT atau Daftar Pemilih Tambahan bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-e. Pukul 13.00, KPPS menyatakan prosesi pencoblosan telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan diawali penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perlu diperhatikan surat suara yang rusak dan tidak terpakai harus ditandai dan dipisahkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap melalui Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Kemendagri dan BNPP dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 sekaligus simulasi pencoblosan surat suara dapat memberikan pemahaman pada ASN di lingkungan Kemendagri.

Selain itu, Tjahjo juga berharap agar ASN lingkungan Kemendagri dan BNPP dapat menyosialisasikan pelaksanaan pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat untuk turut serta menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

“Prinsipnya kita bantu sosialisasikan suksesnya Pemilu serentak 2019, ajak dan sosialisasikan cara-cara mencoblos kepada tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat dimanapun berada,” pesan Tjahjo.(RO/OL-5)