Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Wapres Sebut Berbahaya jika Ujian Nasional Dihapus

Akmal Fauzi
21/3/2019 08:20
Wapres Sebut Berbahaya jika Ujian Nasional Dihapus
(MI/ADAM DWI)

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai upaya penghapusan ujian nasional (UN) dalam sistem pendidikan Indonesia akan berbahaya karena tidak ada tolok ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya karena justru UN itu untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur maju atau mundur," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/3).

Ujian nasional menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Itu sudah diatur dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wapres mengatakan UN juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional.

"Kita harus menjaga standar nasional, bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD, SMP, dan SMA harus mendekati kemampuan sesuai kurikulum yang ada," jelasnya.

Dalam debat pilpres yang diikuti calon wapres, Minggu (17/3), Sandiaga Uno mengusulkan akan menghapuskan UN dan menggantinya dengan metode penelusuran minat dan bakat.

Alasannya, antara lain karena kemampuan sekolah dalam menjalankan proses belajar tidak sama rata di setiap daerah di Tanah Air.

Pengamat pendidikan Romo Darmin Mbula, menilai usulan Sandiaga itu tidak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Justru membuat kualitas manusia tidak kompeten di era 4.0.

"Pemerintah juga dituntut fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas serta melengkapi sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan era 4.0," ujarnya, kemarin.

Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), itu menambahkan, UN merupakan evaluasi terstandar yang harus ditempatkan dalam konteks yang lebih utuh dan menyeluruh untuk meningkatkan sumber daya manusia.

"Karena itu saya berpendapat, jika punya rencana ingin peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar menghapus UN. Banyak hal yang harus dipikirkan," tegasnya. (Mal/Ant/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik