Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARISADA Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menghormati keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) yang mengusulkan agar sebutan kafir terhadap nonmuslim Indonesia dihapus.
“Kami melihat secara kebangsaan sebagai anak bangsa kami ingin menghormati satu sama lain. Sejuk sangat sejuk,” kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wisnu Bawa Tenaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).
Pihaknya mengapresiasi keputusan tersebut. Sebagai bangsa yang beragam, ia menekan persatuan dan kesatuan umat.
”Kami saling menghormati saudara lain, agama Hindu sanata dharma, jadi ada subdharma, yaitu kebenaran, ketertiban, kesucian, kemudian pengendalian panca indra. Matanya, hidungnya, mulutnya, kulitnya, tangan, kaki, ini harus bisa terkendali agar kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain," ujarnya.
Baca juga: NU Tegaskan Kesetaraan Warga Negara
Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3), ditetapkan 5 rekomendasi, yang salah satunya soal istilah kafir.
Musyawirin (peserta Munas) menilai, sebagai dasar negara Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.
Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara dan yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.
Hal itu selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah. Piagam Madinah menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat, yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya, tanpa diskriminasi. (OL-3)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved