Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Munas dan Konbes NU Akan Sikapi Persoalan Keummatan

Akhmad Mustain
26/2/2019 19:36
Munas dan Konbes NU Akan Sikapi Persoalan Keummatan
(ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama akan menggelar Musyawarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU yang merupakan forum tertinggi kedua setelah muktamar. Dalam forum ini akan dibahas sejumlah persoalan keummatan, bangsa dan negara.

Ketua Pelaksana Munas dan Konbes Eman Suryaman mengatakan, kegiatan tersebut akan membahas beragam persoalan keumatan mulai sampah plastik, pajak perusahaan daring (online), kekerasan seksual, perusahaan air dalam kemasan yang menyebabkan kekeringan, hingga konsep Islam Nusantara.

“Masalah sampah plastik merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Memang dampaknya lambat-laun, tapi itu berkaitan langsung dengan kehidupan di muka bumi ini. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, terutama ke laut,” katanya di Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2).

Para ulama, lanjut Eman, akan mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk menjawab pertanyaan "bagaimana hukum membuang sampah plastik yang menyebabkan terganggunya sistem di muka bumi ini? Bagaimana pula hukum perusahaan yang memproduksinya?"

Baca juga : Nahdliyin Diminta Siapkan Landasan Satu Abad

“Para ulama akan membahas itu berdasarkan teks-teks kitab klasik yang salama ini diajarkan di pesantren-pesantren,” katanya.

Selain itu, di forum Konbes NU, akan dibahas persoalan internal NU pada komisi program, organisasi, dan rekomendasi. Munas-Konbes NU bakal diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren.

Forum yang digelar hingga 1 Maret 2019 ini mengangkat tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".

Pemilihan tema ini, menurut Ketua PBNU Robikin Emhas dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019.

"Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," ujarnya.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan amanat konstitusi NU. Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (selama 5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali.

Munas-Konbes NU yang paling terkini dilaksanakan pada November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan tersebut menghasilkan usulan strategis, antara lain soal distribusi lahan, fiqih disabilitas, etika dakwah di era digital, dan lain-lain. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya