KPU Diminta Perbanyak Nonpendukung di Debat Ketiga

ANGGOTA DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mempertimbangkan mengubah aturan mengenai penonton di lokasi debat. Ia menyarankan agar jumlah penonton dari tim sukses atau pendukung pasangan calon (paslon) dikurangi.

Hal itu karena ia melihat dan menyayangkan adanya video keriuhan, saling sahut, dan saling ejek antarpendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda.

Bahkan, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung saat paslon sedang memaparkan pandangannya.

“Saya berharap debat ketiga nanti steril dari keriuhan para pendukung. Kami yang menonton debat lewat televisi terganggu dan saya rasa kedua paslon yang berada di atas panggung juga terganggu. KPU bisa fasilitasi para pendukung ini nonton bareng di luar arena debat," ujar Fahira, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/2).

Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat pilpres adalah perwakilan kelompok masyarakat atau mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema debat. Namun, selama dua kali debat berlangsung ruangan debat didominasi kedua pendukung paslon.

Pada debat ketiga nanti, lanjut Fahira, jumlah tim sukses yang boleh barada di dalam ruangan debat harus sangat dibatasi. Penonton harus didominasi masyarakat yang fokus terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Baca juga: Debat Ketiga, KPU Tawarkan Usulan Baru Terkait Pertanyaan Debat

Fahira meminta KPU lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, organisasi tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya.

Mungkin, sambung Fahira, di dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Selanjutnya, harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja kita baik di dalam maupun luar negeri.

“Undang BEM se-Indonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya. Fasilitasi mereka agar dapat langsung melihat calon pemimpinnya memaparkan gagasannya," tutup Fahira. (OL-2)