Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menilai berita bohong, fitnah, atau hoaks semakin merajalela jelang hari pencoblosan.
"Berita fitnah dilarang secara agama dan bahkan berita fitnah ini sudah ada yang jadi tersangka, tapi kok tetap berjalan," kata Erick di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Seluruh elemen bangsa dinilai harus sepakat bahwa perhelatan pemilu yang hanya lima tahun sekali tak boleh memecah belah.
"Kita harus punya mimpi yang sama, kita harus optimistis. Kita harus lihat 100 tahun Indonesia merdeka," ujarnya.
Erick mencontohkan, belakangan fitnah marak tertuju ke banyak pihak. Salah satunya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat spanduk soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Erick percaya berita fitnah bukan datang dari media arus utama. Berita fitnah marak di media sosial dan aplikasi pesan singkat.
Atas dasar itu, Erick mengajak seluruh pihak terutama media massa untuk menjadi sarana penangkal fitnah. Media arus utama diharapkan terus mengedepankan mekanisme check and balance.
"Kami di sini mengajak seluruh masyarakat bersama memerangi fitnah. Tidak bisa fitnah itu ditoleransi, baik secara agama dan salah secara undang-undang."
TKN Jokowi-Amin pun berkomitmen untuk terus menangkal berita-berita bohong (hoaks). Kubu Jokowi-Amin akan menggelar diskusi bertajuk Gerakan Menangkal Fitnah, setiap pekan.
Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Amin, Usman Kansong, mengatakan kegiatan itu penting untuk memberikan pendidikan politik bagi warga. "Kita beri nama hoaks sepekan, berita-berita fitnah yang kita kumpulkan dalam sepekan," kata Usman.
Lapor Bawaslu
Soal hoaks itu pula, PSI melaporkan pemasangan spanduk LGBT ke Bawaslu. Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Rian Ernest menegaskan partainya tak pernah memasang spanduk bertuliskan 'Hargai Hak LGBT'.
Ia merasa partainya dirugikan. "Ini adalah penghasutan di dalam tahun politik," tegas Rian.
Menurut Rian, jejak pemasang spanduk bisa dilihat dari rekaman kamera pengintai (CCTV) dan sidik jari. Sejumlah barang bukti juga diserahkan ke Bawaslu. "PSI optimistis pihak yang berwenang akan dapat mengungkapnya," ujar Rian.
Rian meyakini ada yang sengaja memfitnah. Ia menduga pelaku didukung kekuatan lama yang prokorupsi dan intoleransi. "Semoga Bawaslu beserta Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) segera menindaklanjuti laporan ini," ujarnya.
Di beberapa tempat spanduk berlogo PSI bertulisan 'Hargai Hak-hak LGBT' tersebar di sejumlah kawasan di Jakarta. Spanduk itu terpasang di sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO).
Dalam spanduk itu, ada logo PSI serta foto Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Di atas foto mereka terdapat tulisan berwarna merah yang berbunyi 'Hargai Hak-hak LGBT'.
"Spanduk dan baliho itu bukan dibuat oleh PSI. Kami menduga serangan sistematis ini dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terganggu oleh perjuangan PSI," tukas Rian. (Mal/P-1)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved