Jumat 25 Januari 2019, 14:50 WIB

Yusril Terburu-Buru sampaikan Bebas Murni Ba'asyir

Ardi Teristi Hardi | Politik dan Hukum
Yusril Terburu-Buru sampaikan Bebas Murni Ba

ANTARA

 

PAKAR Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD menilai, Prof Yusril Ihza Mahendra terburu-buru saat menyampaikan Abu Bakar Baasyir akan bebas. 

"Iya (ada ketergesa-gesaan Prof Yusril). Saya kira prosedurnya keliru kemudian organisatorisnya juga keliru," kata Mahfud ditemui di UGM, Jumat (25/1) siang.

Mahfud beralasan, menurut Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengumumkan Menkumham dan bisa mendelegasikan ke Dirjen Pemasyarakatan. 

Yusril, lanjut dia, bukan Menkumham bahkan bukan Penasihat Presiden. Yusril penasihat Joko Widodo, bukan penasihat Presiden.

 

Baca juga: Kepala BNPT: Ba'asyir Menolak Deradikalisasi

 

Istilah bebas murni pun keliru. Bebas murni adalah orang yang tidak pernah dihukum atau dinyatakan hakim bebas murni. Istilah bebas biasa merujuk pada terpidana yang sudah menjalani hukuman atau ada putusan pengadilan PK.

Bebas bersyarat, lanjut Mahfud, sesuai prosedur, pembebasan melewati proses pembinaan lalu diberi pembebasan bersyarat. Salah satu syaratnya, kalau dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi yang akan ditaati.

Mahfud menyebut, tidak ada dampak politik terkait tidak jadinya Abu Baka Baasyir bebas. Mahfud menyebut, pihak-pihak yang kecewa hanya beberapa, seperti keluarga. 

"Tidak banyak juga yang kecewa, kalau saya baca malah (banyak yang) senang," pungkas dia. (OL-3)

Baca Juga

Medcom/Kautsar Widya Prabowo

Partai Berkarya Targetkan 30 Kursi DPR di Pemilu 2024

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 12:21 WIB
Partai Berkarya menjadi partai politik (parpol) ke-24 yang mendaftarkan diri ke Gedung KPU Republik Indonesia...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Dicabut Sepihak, Kuasa Hukum Bharada E Bakal Minta Rp15 Triliun ke Negara

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 12:14 WIB
"Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta Rp15 triliun. Supaya saya bisa...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Bantah Kabar Bharada E Cabut Kuasa Pendampingan Hukum

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 12:08 WIB
Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan Bharada E mencabut kuasanya. Kuasa tersebut diberikan terhadap Deolipa Yumara dan M Boerhanuddin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya