MENKOPOLHUKAM Wiranto menyatakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir masih perlu dipertimbangkan. Padahal sebelumnya Ba'asyir telah dinyatakan bebas sesuai dengan persetujuan Presiden Jokowi karena alasan kemanusiaan.
Menanggapi hal itu, Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pemerintah harus segera membuat keputusan pasti terkait hal itu. Keputusan harus dibuat dengan segera untuk menghindari semakin melebarnya opini publik.
"Ini saja sudah ditafsiri sebuah pencitraan politik lagi, padahal kalau kami di Komisi III ini ada permohonannya di 2017, permohonan itu kemudian diproses," ujar Arsul, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1).
Baca juga: Pembebasan Ba'asyir, Jokowi: Tidak Bisa Jika Tidak Setia Pancasila dan NKRI
Arsul mengatakan, perihal pembebasan narapidana di atas usia 70 tahun sebenarnya memang sudah disertakan dalam RKUHP yang tengah berproses. Sehingga di masa mendatang pembebasan seperti pada Ba'asyir bukan hal yang aneh.
"Persoalannya ketika RKUHP belum jadi dan kemudian ada permohonan pembebasan seperti itu, maka harus digunakan pintu hukum lain. Itu bisa misalnya grasi, tapi grasi kalau dimohon, kalau tidak dimohon tidak bisa," tuturnya.
Arsul berpendapat, sebenarnya yang paling bijak dilakukan dalam kasus Ba'asyir ialah dengan memberikan pembebasan bersyarat. Salah satunya dengan jaminan dia tidak akan menyebar ideologi selain Pancasila setelah bebas.
"Saya kira itu yang sebetulnya disampaikan Pak Wiranto, bahwa itu sedang jadi kajian pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
