Tiga Provinsi Miliki Tingkat Penerimaan Hoaks Tertinggi

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada tiga provinsi yang memiliki tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi.

Peneliti LIPI Amin Mudzakir menyebutkan,  berdasarkan survei lembaganya yang dilakukan pada 2018, ketiga provinsi tersebut yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

“Tiga daerah tersebut tinggi tingkat penerimaan terhadap hoaks terkait bangkitnya komunis­me, kriminalisasi ulama, dan ma­­suk­nya jutaan tenaga kerja asing (TKA) asal China,” kata Amin saat diskusi bertajuk, “Hoax, Integritas KPU dan Ancaman Legitimasi Pemilu,” di Jakarta, kemarin.

Survei tersebut berlangsung pa­da 2018 terhadap 1.800 responden yang tersebar di sembilan provinsi. LIPI menyurvei 200 orang di setiap provinsi.

Ia menjelaskan, survei LIPI tersebut berusaha memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Su­lawesi Selatan.

Hasilnya, wilayah yang memiliki afiliasi dengan Islam politik, sangat tinggi tingkat penerimaan informasi hoaks.

“Agama menjadi paham yang mem­berikan dasar keyakinan bah­­wa komunisme adalah salah. Ini digunakan tentara di era Orde Baru mengampanyekan paham antikomunisme,” ujarnya.

Ia menjelaskan Islam politik yang dimaksud ialah yang memiliki afiliasi dengan Masyumi, sehingga mereka antipati terhadap komunisme dan di daerah yang partai tersebut menang di Pemilu 1955, angka antikomunismenya tinggi seperti Jawa Barat.

Namun, Amin menilai, beberapa daerah yang punya pengaruh Nah­dlatul Ulama (NU) sangat kuat memiliki daya tahan terhadap isu hoaks komunisme sangat tinggi se­perti di Jawa Timur.

“PBNU sudah mengatakan kalau isu kebangkitan PKI itu hoaks, ka­lau ditarik ke belakang, di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ada usaha rekonsiliasi dan ber­kali-kali dikatakan PKI sudah kalah dan tidak mungkin bangkit kembali,” ucapnya.

Namun, Amin menganggap or­­mas seperti Muhammadiyah ma­sih bersikap ambivalen terkait isu hoaks komunisme dengan tidak memberikan ketegasan sikap mengenai isu kebangkitan PKI.

Akibatnya, masyarakat di akar rum­put tidak punya dasar refe-ren­­si mengecek apakah hoaks PKI benar atau tidak. (Ant/P-4)