Jokowi-Amin Lebih Elegan Soal Terorisme

Program penanganan terorisme yang ditawarkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat perdana, Kamis (17/1) malam, dinilai lebih elegan. Hal itu karena pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu tidak hanya memperhatikan rasa aman bagi rakyat Indonesia, tapi juga tetap memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM).

Selain itu, dalam menangani terorisme, keterlibatan aparat kepolisian sangat tinggi sehingga membuat tindakan-tindakan antisipasi terhadap terorisme berjalan sangat efektif.

Hal itu dinyatakan Peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia Solahudin, Kamis (17/1) menanggapi debat pertama PIlpres 2019 yang membahas masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Strategi Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir dan saya yakin akan dilanjutkan di periode berikutnya, terhadap terorisme sudah baik. Dengan strategi besar pendekatan dengan cara hard approach, pemerintah sudah melakukan pendekatan yang elegan, sekaligus menghormati hak azasi manusia. Dengan pendekatan itu, seorang tidak bisa ditangkap tanpa bukti yang jelas,” ujar Solahudin.

Baca juga: Visi Jokowi-Amin untuk Bangun Sistem Budaya Antikorupsi Lebih Jelas

Ia menilai, apa yang sudah dan akan dilakukan Jokowi jauh lebih baik ketimbang Singapura yang dikenal dengan Internal Security Act (ISA), atau periode masa lalu Indonesia yang mengusung UU Antisubversif sehingga memungkinkan apparat keamanan menangkap seseorang tanpa harus disertai bukti yang cukup dan hanya mengandalkan kecurigaan.

Capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dalam paparannya mengenai terorisme menyatakan pihaknya akan meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.

“Apa yang sudah dan akan dilakukan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam penanganan terosime sudah benar, yakni menangkap berdasrkan bukti dan disidang melalui pengadilan terbuka. Ini jauh lebih baik dari prinsip konspirasi yang diusung kubu Prabowo-Sandi. Penanganan yang lebih elegan inilah yang harus dipertahankan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tambah Solahudin.

Ia menambahkan, kebijakan yang diusung Jokowi sudah mendukung kinerja kepolisian dalam menangani terorisme, sehingga tidak pernah ada lagi penyataan yang menyalahkan polisi yang sudah benar dalam bertindak dan tidak sembarangan dalam mengusung pendekatan hukum sebagai strategi utama.

Pemerintah dalam hal ini sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga Polri bisa melakukan aksi pencegahan lebih dini.

Berdasarkan, data kepolisian pada 2018, ada 396 terduga pelaku tindak pidana terorisme. Sebanyak 141 orang di antaranya diproses hingga persidangan, 204 orang masih dalam penyidikan, serta 25 orang tewas. Ada pula 13 orang tewas akibat bunuh diri, 12 orang divonis hukuman, dan satu tewas lantaran sakit. (OL-2)