Visi Pemberantasan Korupsi Prabowo Dinilai tidak Konsisten

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai, visi misi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tergambar dari jawaban Prabowo yang masih membedakan besar kecilnya nilai korupsi untuk ditindak.

"Namanya hukum tidak mengenal besar kecil. Sepanjang dia bersalah dia harus dihukum," kata Karding di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Sebelumnya Prabowo membedakan besar kecil nilai korupsi. Menurutnya, korupsi dengan nilai triliunan rupiah yang merugikan. Hal itu menjawab pertanyaan Jokowi mengenai banyaknya caleg eks koruptor dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

"Kalau rakyat enggak mau pilih ya jangan dipilih. Kalau kasus itu sudah melalui proses dan jika hukum mengizinkan atau korupsinya nggak seberapa. Kalau merugikan rakyat triliunan itu yang merugikan," kata Prabowo.

Karding menilai, pernyataan Prabowo itu sama saja mengamini prilaku korupsi. Sebagai pemimpin harusnya bersikap tidak tebang pilih dalam penindakan korupsi.

"Menurut saya itu bagian dari mengamini dari korupsi itu mengendorse dari perilaku korupsi. Itu gak boleh pemimpin mengatakan seperti iu karena namanya hukum tidak boleh memberi jalan," jelasnya. (OL-1)