Debat Harus Berikan Pendidikan Politik

KEPALA boleh panas, tetapi hati tetap dingin. Demikian harapan yang mengemuka terkait dengan debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden, Kamis (17/1).

Hal itu disampaikan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, saat dihubungi tadi malam. "Debat bisa memberikan pendidikan politik yang berkeadaban ketika statement paslon (pasangan calon) berpijak pada data objektif," ujarnya.

Menurutnya, debat merepresentasikan, pertama, kemampuan intelektual melalui substansi yang disampaikan, baik dalam penjabaran visi, misi, maupun platform capres-cawapres.

Kedua, kemampuan artikulasi dan retorika berkomunikasi kandidat. Itu diperlukan karena pemimpin yang baik terukur dari komunikasinya yang mudah dipahami rakyat. "Ketiga, bagi petahana, debat menjadi pertaruhan untuk membuktikan program yang dijanjikan dan ditunaikan, sementara bagi kompetitor, menjadi pertaruhan untuk meyakinkan rakyat bahwa punya keunggulan," jelasnya.

Bakir mengharapkan debat perdana kondusif dan substansif serta bisa memberikan pencerahan bagi rakyat.

KPU akan menggelar debat perdana, Kamis (1/1) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Temanya meliputi hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Total debat yang harus diikuti paslon sebanyak lima kali.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan seharusnya sesuai dengan tema debat, kedua paslon menampilkan wawasan dan komitmen mereka. "Juga jaminan untuk penegakannya."

Namun, Fickar pesimistis debat perdana ini bisa memberikan pendidikan politik kepada rakyat. "Jika debat dimaksud sudah diberitahukan terlebih dahulu (dibocorkan oleh KPU), tak ada lagi pendidikan politik bagi bangsa. Yang ada pendidikan menghafal yang menafikan akal sehat," terangnya.

Sudah matang

Komisioner KPU, Pramono Ubaid, menyatakan pihaknya siap menggelar debat perdana itu. "Persiapan teknis 98% sudah siap," ujarnya, kemarin.

KPU dan tim kampanye bersepakat menetapkan enam panelis debat pertama, yakni Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli tata negara), Margarito Kamis (ahli tata negara), dan Agus Rahardjo (Ketua KPK).

Pramono mengatakan 20 pertanyaan dari enam panelis debat sudah diberikan kepada perwakilan paslon atau yang disebut liaison officer (LO).

Wakil ketua tim kampanye nasional (TKN) pasangan 01, Abdul Kadir Karding, menilai baik Jokowi maupun Ma'ruf Amin merupakan tokoh natural di panggung. "Bukan latihan, tetapi simulasi, diskusi, dan masukan saja bagi capres dan cawapres," tutur Karding, kemarin.

Terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memastikan akan tetap memaparkan visi-misi hasil perbaikan meski ditolak KPU. Bagi pasangan Koalisi Indonesia Adil Makmur tersebut, visi-misi ialah bagian utuh dari upaya mereka menyerap aspirasi masyarakat selama ini.

"Kami sudah siap. Buktinya sebelum debat, besok (hari ini), Pak Prabowo akan menyampaikan visi-misi kepada publik," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade, kemarin. (Pro/Ths/X-4)