PDIP : Proses Hukum hoaks Surat Suara Harus Dituntaskan

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap proses hukum kasus berita bohong atau hoaks 7 kontainer surat suara harus dituntaskan. Menurutnya pengawasan terhadap kontestasi perlu dilakukan namun tetap dengan tanpa mengabaikan hukum.

Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief yang membantah menyebar hoaks. Andi beralasan informasi yang diberikan melalui akun Twitternya itu hanya sebagai peringatan alias warning bagi semua pihak.

Menurut Hasto, alasan yang disampaikan Andi tidak tepat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu mengatakan, Andi harusnya bisa menyampaikan informasi ke KPU melalui Liaison officer (LO), bukan di publik.

Baca juga : Wasekjen MUI Dilaporkan ke Polisi

“Ya yang namanya hoaks ketahuan itu bukan berarti warning. Kalau mau sampaikan masukan bisa sampaikan melalui LO di KPU. Bahkan di Demokrat sendiri kan banyak yang dulu menempati di KPU,” kata Hasto di kawasan Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/1).

Ia meminta di tahun politik semua pihak harus dapat memastikan Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Pasalnya, hoaks terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa berpotensi merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara.

“Ini bagaikan upaya-upaya yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu,” jelasnya. (OL-8)