Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan tertutup dengan para panelis terkait debat Pilpres pertama pada 17 Januari mendatang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pertanyaan apa saja yang nantinya akan menjadi soal dalam gelaran debat tersebut.
Dalam pertemuan ini, hadir pula panelis dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus menuturkan, KPK berkesimpulan untuk tetap membantu KPU dalam gelaran debat yakni sebagai panelis yang akan ikut dalam menyusun pertanyaan. Saat ditanya apakah KPK akan hadir dalam acara debat tersebut, Agus menuturkan bahwa pihaknya tidak akan datang. Hal tersebut dikarenakan agar KPK tidak dikesankan ikut terseret dalam kontestasi politik.
Baca juga: Soal Panelis Debat Pilpres, Ma'ruf Amin Serahkan kepada KPU
"Kami sudah berdiskusi di KPK kalau buat soal kita mau bantu akan berkontribusi. Tapi terkait waktu debat, kami tidak akan datang supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik," ujarnya di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (5/1).
Alasan tersebut, menurut Agus, karena posisi KPK sebagai panelis memang hanya dalam hal perumusan soal. Selain itu panelis juga tidak diwajibkan hadir saat debat berlangsung. Agus juga menjelaskan bahwa kehadiran KPK sebagai panelis merupakan undangan dari KPU langsung. Nantinya, setiap pertanyaan yang sudah dirumuskan akan diberikan kepada kedua paslon untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum nantinya moderator debat akan mengundi pertanyaan apa yang akan ditanyakan pada saat debat berlangsung.
"Panelis itu boleh datang boleh tidak pada waktu debat berlangsung. Kalau pun datang hanya sebagai tamu," terangnya.
Dalam pertemuan kali ini, terlihat para panelis debat yang hadir yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Kemudian, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti.
Sebelumnya, KPU telah mengagendakan gelaran debat pilpres pertama akan digelar pada 17 Januari 2019. Dalam debat pertama nanti tema yang akan diulas ialah terkait Hukum, Hak Asasi Manusi, Korupsi, serta Terorisme. (OL-6)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved