Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan yang dimaksud dengan penghentian kampanye yang diusulkan beberapa pihak pascagempa bumi yang terjadi di Palu dan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Kami jelaskan penghentian kampanye itu maknanya bukan berarti tahapan kampanye dihentikan. Tahapan kampanye sudah diatur mulai 23 september 2018 sampai 13 april 2019," ujar Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (2/10).
Menurut Wahyu, jadwal kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu, ia perlu menjelaskan perbedaan tentang berhenti kampanya dengan tidak melakukan kampanye saat bencana terjadi.
"Ini sesuatu yang berbeda. Di daerah berdampak bencana dengan tidak dilakukan kampanye dengan penghentian kampanye itu. Karena ini kan Pemilu nasional, kampanye itu juga berlangsung di seluruh NKRI," terang Wahyu
Ia kemudian menjelaskan usulan tentang penghentian kampanye yang dimaksud.
"Penghentian yang dimaksud adalah dalam konteks bencana itu kita mengapresiasi di daerah bencana tidak dijadikan tempat kampanye. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kemansiaan dengan saling gotong royong. Itu yang dikedepankan meskipun ini sedang masa kampanye," ungkap Wahyu.
Wahyu mengapresiasi kesepakatan tentang usulan tidak berkampanye di daerah berdampak bencana.
"Tahapan ini tidak mungkin dihentikan, tapi khusus di daerah bencana menurut saya kita wajib apresiasi pandangan dari tokoh dan pesertai pemilu agar daerah sana tidak dilakukan kampanye."kata Wahyu
Menurut Wahyu, KPU RI sudah melakukan berkomunikasi dengan KPU Sulawesi Tengah mengenai usulan tokoh-tokoh bangsa peserta pemilu tersebut.
"Kita sudah berkomunikasi (KPU Sulteng) dan kita mengapresiasi peserta pemilu yang sudah bersepakat untuk tidak berkampanye di kawasan terdampak musibah tersebut," jelas Wahyu.
Sekali lagi , lanjut dia, KPU menghormati pihak-pihak yang sudah menunjukkan sikap terpuji dengan tidak berkampanye di daerah bencana.
"Kita hormati mereka yang tidak berkampanye karena dihkawatirkan kampanye di daerah bencana akan mengurangi makna kemanusiaan itu sendiri," tandas Wahyu. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Pemerintah merencanakan untuk mendirikan 'Kota Palu Baru' karena kerusakan akibat gempa yang terjadi sulit untuk dibangun seperti semula.
Terjadi hambatan di lapangan, seperti bongkar muat manual yang cukup menyita waktu, pengangkutan dari lapangan ke gudang, serta pemindahan logistik tersebut dari gudang ke truk.
Meski beribadah di luar gedung gereja, hal itu tidak mengurangi kekhusyukan ibadah mereka itu. Tampak warga gereja melaksanakan kebaktian dengan tetap bersemangat.
Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak bencana alam untuk jangka waktu 6 bulan hingga setahun.
Bagi KPM PKH yang kartu dan buku tabungannya hilang atau rusak, dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk diberikan kartu ATM pengganti.
Dari sisi instrumen pembiayaan, pemerintah pekan depan akan membahas anggaran rehabilitasi dan dekonstruksi bersama dewan. Mereka akan belajar dari instrumen baru pendanaan pascabencana dari Filipina, Meksiko, Kolombia, Cile, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved