Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
UPAYA Partai Gerindra membangun koalisi untuk menghadapi kubu petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 belum juga mulus. Salah satunya karena perebutan posisi calon wakil presiden. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera belum bisa memastikan dukungan ke poros Prabowo Subianto.
PKS ialah partai yang sejak awal menjadi sekutu utama Gerindra. Namun, setelah Partai Demokrat membuka jalan untuk bergabung, mereka tak lagi paling menentukan.
Persaingan untuk mendapatkan posisi cawapres mendam-pingi Prabowo pun semakin sengit. Seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/7), Prabowo mengatakan bukan tidak mungkin dirinya memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) .
Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, mengatakan semua kemungkinan bisa terjadi. Namun, pihaknya tak mau berandai-andai jika nanti bukan kader PKS yang dipilih Prabowo. "Karena yang berandai-andai itu hanya setan. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi ke depan. Yang jelas tujuan PKS ingin mengganti presiden dan wakil presdien," tegasnya di Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan PKS tetap mempertahankan sembilan nama yang telah disodorkan kepada Prabowo. PKS menaruh harapan besar kepada dua orang yang memakili Indonesia bagian timur untuk dipilih, yakni eks Presiden PKS Anies Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. "Tergantung Prabowo, mau pilih kader yang senior atau junior."
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya belum memastikan bergabung dengan koalisi yang diupayakan Prabowo. "Semuanya masih dalam komunikasi," kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia yakin peta koalisi masih bisa berubah. Saat ini, enam partai politik, yaitu PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, dan Hanura, telah bersepakat bergabung untuk mengusung Jokowi. Di lain pihak, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN masih terus berkomunikasi.
Tak ada pilihan
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai PKS tidak punya pilihan lain. Jika ingin membuat poros lain, mereka harus menggandeng paling tidak dua partai.
"Padahal semua partai sudah memiliki koalisi. Sekarang tinggal bagaimana bargaining dengan PAN, Gerindra, dan Demokrat, misalnya bisa saja meminta porsi besar di pemerintahan," tukasnya.
Menurut Yunarto, Demokrat justru punya posisi tawar lebih kuat karena memiliki kader yang tingkat elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang milik PKS dan PAN, yakni AHY.
Faktor kedua, Demokrat memiliki gerbong dan logistik lebih besar. "Kita tahu bersama sebagai presiden dua periode, SBY tentunya menjadi bargaining bagi Demokrat."
Prabowo mengatakan koa-lisi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sebenarnya telah terbentuk. "Sudah de facto. Berjalan, Saudara-Saudara," tegasnya saat memberikan sambutan dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, tadi malam.
Hadir dalam acara itu Salim Assegaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ke-tua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. (X-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved