Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini dinilai sebagai warning kepada Joko Widodo bersama koalisinya. Meskipun survei elektabilitas Jokowi sangat tinggi, hasil perolehan suara calon yang diusung PDIP pada pilkada menunjukkan Jokowi sebenarnya belum di posisi aman. Oleh karena itu Jokowi perlu mengantisipasi isu spesifik menjelang Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw dalam diskusi 'Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019' di kantor PARA Syndicate Jakarta, Jumat (29/6)
“Iya, Pilkada ini sebenarnya warning yang kuat untuk Jokowi bersama seluruh koalisi. Kenapa begitu, karena karakter pemilih kita di Indonesia sangat labil. Dan inilah yang membuat Jokowi tidak aman. Mengapa, karena ketika pemilih labil tadi itu sudah terkena isu spesifik pilihannya pun bisa berubah. Ini kan terjadi di beberapa daerah saat Pilkada tahun ini. Makanya benar-benar harus kerja ekstra Jokowi bersama seluruh koalisi yang ada,” terang Jerry.
Di sisi lain, saat ini strategi yang dilancarkan Prabowo Subianto bersama timnya lebih ke isu spesifik. "Karena ketika mereka masuk ke isu general akan sulit. Pasalnya, akan susah masyarakat ketika menampik keberhasilan Jokowi kurun beberapa tahun terakhir memimpin Indonesia."
Penggunaan isu-isu spesifik menurut Jerry, bukan hal yang cerdas dalam pembangunan demokrasi. “Cara-cara seperti itu tentunya akan membuat publik bosan. Yah sudah pasti harus antisipasi isu sara. Itu kan isu spesifik, itu kan menegasikan track record orang, kinerja, dan kapasitas, termasuk prestasi-prestasi seseorang. Makanya Jokowi harus benar-benar serius antisipasi itu,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi dan timnya perlu kerja ekstra, lebih kompak dan stabil saat menjalankan sejumlah program menjelang pilpres. Jokowi dan koalisinya juga dinilai perlu memberikan suatu hal yang konkret sehingga bisa menahan hati pemilih yang labil.
“Suatu hal yang kongkret itu sangat perlu dilakukan. Bagaimana bisa menipis isu sara dan isu spesifik lain dari lawan-lawannya. Karena jika tidak diantisipasi akan berdampak pada kekalahan,” tegasnya. (OL-5)
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved