Hakim MK Pertanyakan Bantuan di Pilkada Sulsel

PASANGAN Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 1 Moh Ramdhan "Danny" Pomanto dan Azhar Arsyad mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan (PHPU Gub Sulsel) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini, kubu Danny-Azhar menyinggung soal bantuan dari kementerian.

Kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz menjelaskan pihaknya mencatat terdapat beberapa bantuan pemerintah dalam kurun waktu Mei-Oktober 2024, salah satunya bantuan senilai Rp2,9 triliun yang terdiri dari bantuan reguler tahun 2024 Rp356,3 miliar dan bantuan bencana alam Rp48,4 miliar serta bantuan pupuk bersubsidi Rp2,57 triliun di tujuh kabupaten.

Baca juga : Mentan Amran dan Jaksa Agung Bersinergi Awasi Sektor Pertanian demi Swasembada Pangan

Hakim MK Arsul Sani kemudian mempertanyakan lebih lanjut soal berapa total kabupaten atau kota di Sulsel yang mendapatkan bantuan. 

Donal menyebut pihaknya mencoba melakukan pelacakan APBN. Akan tetapi, di sub bab bagian Sulawesi Selatan pihaknya tidak mendapatkan data dukung dan detail.

"Akhirnya metode yang kami lakukan mengumpulkan pemberitaan dan penyerahan yang diafirmasi langsung oleh menteri yang bersangkutan saat menyerahkan. Total akumulasi kami temukan Rp2,9 T, tapi secara spesifik di gelombang dua ada di beberapa tempat," kata Donal.

Baca juga : Mentan Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Arsul kemudian bertanya lebih lanjut. "Jadi kabupaten atau kota tidak terlacak secara spesisik atau seperti apa?" tanya Arsul.

Donal menjawab pihaknya tidak memiliki cukup waktu untuk mendapatkan anggaran bantuan secara rinci. Selain itu mereka tidak punya akses ke data anggaran kementerian.  (Faj/I-2)