462 Personel Polda Jabar Siap Amankan Pilgub Jabar 2024

UNTUK mengamankan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2024, Polda Jabar menerjunkan sebanyak 462 personel Satgas Polda Jabar.
Personel yang ditugaskan tersebut berasal dari dari beberapa satuan
tugas di Polda Jabar.

Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) Polda Jabar,
Kombes Pol Budi Wasono, Kamis (14/11), mengatakan pasukan keamanan besar akan dikerahkan selama pelaksanaan Pilgub Jabar. 

Mereka akan ditempatkan di beberapa titik pengamanan di semua lokasi objek Pilkada.

Baca juga : Penampilan Paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dalam Debat Perdana Pilgub Jabar Memukau

“Seluruh pendukung dari keempat pasangan calon (paslon) kami minta menaati aturan dengan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku dan memastikan semua kendaraan memiliki stiker khusus. Dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan Polrestabes Bandung guna menjamin kelancaran dan keamanan jalannya pilkada yang tertib,” tutur Wasono.

Kasatgas Tindak Polda Jabar, AKB Agung Danargito, menyebut personel disiapkan di KPU dan Bawaslu Jabar, karena ada objek vital yang harus diamankan saat pelaksanaan pilkada. Selain itu personel juga ditempatkan di titik-titik yang telah dipetakan, mulai kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik surat suara hingga nanti selesai rekapitulasi.

“Polri berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ucap Agung.

Baca juga : Pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Siap Hadapi Debat Perdana Pilkada Jawa Barat

Ditempat terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Ummi Wahyuni, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi pada kelancaran acara debat perdana Pilgub Jabar yang terselenggara pada Senin (11/11) lalu.

“Alhamdulillah, debat pada 11 November 2024 berjalan lancar dan menarik kami akan melakukan evaluasi teknis agar pelaksanaan debat berikutnya dapat lebih optimal. Karena, kami memahami ada beberapa kendala teknis, ini akan kami perbaiki untuk debat kedua dan ketiga,” ungkap Ummi.

Sementara itu Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, merespons kritik terkait waktu penyampaian visi-misi yang dianggap terlalu singkat, yaitu 2 menit untuk visi-misi dan 45 detik untuk jawaban.

“Waktu debat totalnya hampir 3 jam. Jadi, jika ditambah lagi mungkin terlalu lama bagi penonton. Yang jelas durasi yang diberikan sudah mempertimbangkan kenyamanan audiens, meskipun bisa diperpanjang, durasi yang ada saat ini dianggap paling ideal agar penonton tetap fokus,” tutur Hedi.

Namun, kata Hedi, kritik durasi yang terlalu singkat juga menjadi masukan bagi KPU dan pihaknya akan mendiskusikan saran dan masukan dengan tim perumus untuk evaluasi debat kedua. “Kami juga berhasil menjaga debat tetap sesuai tema, menghindari isu di luar topik seperti harta pribadi,” sambung Hedi. (AN/J-3)