Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J. Vermonte menyatakan hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltracking Indonesia di Pilkada Jakarta 2024 periode 10-16 Oktober 2024 tidak salah. Dalam survei tersebut Poltracking terungkap elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6%.
Kemudian paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4%. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9%.
"Dewan etik tidak bilang bahawa surveinya (Poltracking) salah" kata Philips, saat konferensi pers menjelaskan putusan Dewan Etik Persepi, Sabtu (9/11).
Ia kemudian menyatakan Dewan Etik Persepi kesulitan memvalidasi data set yang telah diberikan oleh Poltracking. Atas hal ini Philips juga mengutarakan maaf kepada Poltracking dengan alasan tidak mengetahui basis dataset-nya.
Sebelumnya, Poltracking telah menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu dewan etik, meminta raw data dari dashboard dan dikirimkan pada tanggal 3 November 2024 oleh Poltracking.
Dari data set yang diberikan oleh Poltracking, Dewan Etik tidak bisa memverifikasi dan kemudian menjatuhkan sanksi secara sepihak. Pemberian sanksi ini kemudian membuat Poltracking mengambil sikap tegas dengan keluar dari keanggotaan Persepi.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda menyatakan seluruh proses survei mulai dari pengumpulan hingga analisis data dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur. Data set yang diminta oleh Dewan Etik Persepi pun telah diberikan.
"Poltracking selalu memberikan dataset yang sama kepada Persepi. Baik pada pengiriman data pertama tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2000 data responden maupun pada pengiriman data kedua tanggal 3 November 2024 sebanyak 2000 data responden,” ungkap Hanta.
Ia menjelaskan, meski terdapat perbedaan pelabelan nama kuesioner di dashboard, isi data yang disampaikan tetap identik dan tidak mengalami perubahan. Hanta juga menegaskan sistem verifikasi data dilakukan secara ketat, melibatkan pengacakan responden dan verifikasi data lapangan secara langsung melalui aplikasi.
Verifikasi tersebut mencakup pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban. Ia juga menyatakan hasil survei yang dikeluarkan mencerminkan kondisi lapangan tanpa ada kompromi dengan pihak manapun, termasuk klien.
Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas hasil survei demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data yang mereka keluarkan.
“Kami siap untuk diaudit membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen,” tegas Hanta. (Ykb/I-2)
Sejumlah warga mengeluhkan karena data Nomor Induk Keluarga (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melihat adanya skenario menghadirkan calon independen untuk melawan calon tunggal dalam pilkada di beberapa daerah.
KPU perlu menjelaskan pemenuhan syarat pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur jalur perseorangan Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana secara transparan.
Polisi mempersilakan warga yang merasa dirugikan untuk melapor terkait dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait NIK KTP warga Jakarta yang didua dicatut untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut untuk mendukung calon tertentu berbahaya bagi legitimasi Pilkada 2024.
CALON gubernur (cagub) Jakarta 2024 nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
RK mengatakan dirinya tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Menurutnya hal tersebut bukanlah ranahnya untuk memberikan komentar atas hal itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved