Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUNDIAN nomor urut pasangan calon kepala daerah di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kendal di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal, Jawa Tengah, berlangsung meriah. Pengundian dihadiri ratusan pendukung tiga pasangan calon, yang saling melontarkan yel-yel untuk menyemangati jalannya pengundian.
Ratusan pendukung ketiga pasangan calon yakni Mirna Annisa-Urike Hidayat, Windu Suko Basuki-Nashri dan Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi saling melontarkan yel-yel kemenangan.
Pengundian nomor urut tersebut juga dihadiri berbagai pihak terkait termasuk Komisioner KPU Kendal dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal. Ketiga pasangan menyampaikan pesan yang sama agar warga dan pendukung tetap menjaga kerukunan dan kondusifitas selama berlangsung kontestasi pilkada.
Baca juga : Keputusan KPUD Kendal Tolak Pendaftaran Dico-Ali Dinilai Tepat
Pengundian tersebu menunjukkan pasangan calon Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi mendapat nomor urut 1, Mirna Annisa-Urike Hidayat mendapat nomor urut 2 dan Windu Suko Basuki-Nashri mendapat nomor urut 3.
Sebagaimana diketahui untuk pasangan Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi diusung koalisi PDIP dan PKB, Mirna Annisa-Urike Hidayat diusung koalisi partai yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PPP, Partai Nasdem, Perindo dan tujuh parpol nonparlemen serta Windu Suko Basuki-Nashri diusung Partai Demokrat, PAN dan Prima.
Ketua KPU Kendal Khasanudin mengatakan keputusan hasil pengundian telah tertuang dalam berita acara nomor 438/PM/02.3-BA/3324/2/2024 tentang penetapan pasangan calon Pilkada Kendal 2024, maka sesuai dengan tahapan ketiga pasangan calon tersebut telah siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni kampanye hingga pencoblosan pada November mendatang.
"Ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam tahapan pencalonan, setelah ini maka ketiga pasangan calon akan melangkah tahap berikutnya," ujar Khasanudin. (N-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved