Bawaslu Petakan Potensi Konflik Pilkada di Sulawesi Tengah

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah memetakan kerawanan Pilkada 2024 di provinsi tersebut. Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sulteng, Syarifuddin Ishak, mengatakan pemetaan adalah suatu langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak.

Proses tersebut bertujuan untuk mencegah potensi konflik, pelanggaran, dan gangguan lain selama proses pemilihan, serta memastikan Pilkada berjalan lancar dan demokratis.

“Mengingat kompleksitas dan keragaman kondisi di pelbagai daerah. Pemetaan ini menjadi alat yang penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang dapat mengganggu proses demokrasi,” terang Syarifuddin.

Baca juga : Mahfud MD Sebut Agenda Pemilu 2024 Tetap Jalan Terus

Menurutnya, pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, sering kali terjadi pelbagai pelanggaran, seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan konflik antar pendukung kandidat. Pengalaman itu menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki risiko yang sama, sehingga pemetaan diperlukan untuk fokus pengawasan di daerah-daerah yang rentan.

“Pemetaan kerawanan oleh Bawaslu ini sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan secara demokratis, aman, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran dan konflik yang dapat merusak proses pemilihan,” tegas Syarifuddin.

Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun menjelaskan, secara nasional pemetaan sudah dilaunching sejak 26 Agustus 2024 silam. Dalam pemetaan itu Sulteng masuk lima besar rawan.

Baca juga : Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko: Ketua Bawaslu Hanya Curhat

Pemetaan kerawanan, menurutnya, erat kaitannya dengan IKP tahun sebelumnya yang memposisikan Sulteng masuk pada posisi empat.

Pada 2023, terdapat lima tematik dalam IKP yang berkaitan dengan netralitas ASN, politik uang, pemilu luar negeri, politisasi sara dan kampanye media sosial.

“Dua dari lima tematik itu masuk di Sulteng yakni netralitas ASN berada pada urutan enam dan politik uang di posisi dua setelah Papua pegunungan,” tegasnya.

Nasrun menambahkan, Pilkada tahun 2024, Bawaslu tidak lagi susun IKP melainkan langsung pada pemetaan kerawanan dengan menggunakan empat dimensi.

“Saya berharap dengan posisi Sulteng masuk pada urutan lima, baiknya jadikan motivasi untuk semua dan berharap hal itu tidak terjadi pada Pemilu 2024,” tandasnya. (Z-11)