Pilkada dan Persoalan Pendidikan di Daerah

PILKADA serentak 2020 sempat menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh menunjukkan sikap ketidaksetujuannya untuk digelar. Biasanya, pilkada direspons dengan sangat antusias. Namun, kini dibayangi kekhawatiran masyarakat. Belum tuntasnya kasus pandemi covid-19, menjadi salah satu alasannya. Namun, rupanya pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada pada Desember nanti. Menurut data KPU RI, setidaknya ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di penghujung 2020. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Tulisan ini akan menyoroti tentang hasil pilkada dan persoalan pendidikan di daerah. Salah satu tujuan pilkada ialah memilih pemimpin pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemimpin yang terpilih dari pilkada inilah yang turut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan di daerah. Pemimpin daerah, seperti yang kita mafhum memiliki power untuk mengatur daerah yang dipimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak sedikit pemimpin daerah, selama ini yang kurang peduli dengan persoalan pendidikan.

Pilkada serentak 2020 diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang peduli dan paham persoalan pendidikan serta berkomitmen untuk membereskan persoalan pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan pendidikan di daerah yang selama ini mengemuka ialah masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Banyak guru PNS yang pensiun dan digantikan perannya oleh guru honorer. Namun, faktanya kesejahteraan guru honorer masih belum mendapat perhatian serius dari pemimpin daerah. Tak dinafikan, sudah ada sejumlah pemimpin daerah yang menunjukkan kepedulian, tapi jumlahnya masih sedikit.

Oleh karena itu, para pemilih di berbagai daerah, khususnya di 270 daerah, mesti memperhatikan sosok yang akan dipilihnya. Pastikan memilih kandidat yang betul-betul peduli terhadap dunia pendidikan dan berkomitmen untuk mau meningkatkan kesejahteraan guru di daerahnya.

Para pemilih juga dapat mengecek track record kandidat sebelumnya. Apakah punya rekam baik terkait dengan pendidikan. Hal ini penting mengingat betapa sosok pemimpin daerah menjadi penentu utama dalam kemajuan suatu daerah. Terutama kekuasaan dalam budgeting.

Jika masyarakat memilih pemimpin daerah yang peduli pendidikan, akan lahir para pemimpin daerah yang benar-benar memiliki political will dan good will dengan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemimpin daerah yang benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Pemimpin daerah yang mengimplementasikan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.