Senin 09 November 2020, 05:55 WIB

Pilkada dan Persoalan Pendidikan di Daerah

Deni Kurniawan As'ari Ketua Umum PP Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB) | Pilkada
Pilkada dan Persoalan Pendidikan di Daerah

Dok.Pribadi
Deni Kurniawan As'ari Ketua Umum PP Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB)

 

PILKADA serentak 2020 sempat menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh menunjukkan sikap ketidaksetujuannya untuk digelar. Biasanya, pilkada direspons dengan sangat antusias. Namun, kini dibayangi kekhawatiran masyarakat. Belum tuntasnya kasus pandemi covid-19, menjadi salah satu alasannya. Namun, rupanya pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada pada Desember nanti. Menurut data KPU RI, setidaknya ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di penghujung 2020. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Tulisan ini akan menyoroti tentang hasil pilkada dan persoalan pendidikan di daerah. Salah satu tujuan pilkada ialah memilih pemimpin pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemimpin yang terpilih dari pilkada inilah yang turut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan di daerah. Pemimpin daerah, seperti yang kita mafhum memiliki power untuk mengatur daerah yang dipimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak sedikit pemimpin daerah, selama ini yang kurang peduli dengan persoalan pendidikan.

Pilkada serentak 2020 diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang peduli dan paham persoalan pendidikan serta berkomitmen untuk membereskan persoalan pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan pendidikan di daerah yang selama ini mengemuka ialah masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Banyak guru PNS yang pensiun dan digantikan perannya oleh guru honorer. Namun, faktanya kesejahteraan guru honorer masih belum mendapat perhatian serius dari pemimpin daerah. Tak dinafikan, sudah ada sejumlah pemimpin daerah yang menunjukkan kepedulian, tapi jumlahnya masih sedikit.

Oleh karena itu, para pemilih di berbagai daerah, khususnya di 270 daerah, mesti memperhatikan sosok yang akan dipilihnya. Pastikan memilih kandidat yang betul-betul peduli terhadap dunia pendidikan dan berkomitmen untuk mau meningkatkan kesejahteraan guru di daerahnya.

Para pemilih juga dapat mengecek track record kandidat sebelumnya. Apakah punya rekam baik terkait dengan pendidikan. Hal ini penting mengingat betapa sosok pemimpin daerah menjadi penentu utama dalam kemajuan suatu daerah. Terutama kekuasaan dalam budgeting.

Jika masyarakat memilih pemimpin daerah yang peduli pendidikan, akan lahir para pemimpin daerah yang benar-benar memiliki political will dan good will dengan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemimpin daerah yang benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Pemimpin daerah yang mengimplementasikan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Baca Juga

dok.medcom

Mulyadi : Masyarakat Harus Bersatu Melawan Kejahatan Demokrasi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Januari 2021, 14:15 WIB
SIDANG gugatan Mulyadi terhadap Pilkada Sumbar 2020 baru berlansung satu kali di Mahkamah Konstitusi, namun menjadi perhatian masyarakat...
DOK. MI/PIUS ERLANGGA

90% Kepala Daerah Korupsi karena Utang ke Sponsor

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 23 Desember 2020, 01:55 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, yang...
Sumber: KPK/PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Riset MI-NRC

Berharap Langit Cerah di Daerah

👤THEOFILUS IFAN SUCIPTO 🕔Rabu 23 Desember 2020, 00:19 WIB
PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin dan Qomaru Zaman,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya