Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Dana Zakat: Bukan Keuangan Negara atau Publik

Ahmad Rofi q Ketua PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Tengah, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dan Pascasarjana UIN Walisongo, Direktur LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesi
29/5/2024 05:10
Dana Zakat: Bukan Keuangan Negara atau Publik
(Dok. Pribadi)

JUDUL tulisan di atas dibuat panitia Baznas Development Forum kerja sama antara Baznas (Badan Amil Zakat Nasional Pusat) dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 14 Mei 2024. Hemat saya judul di atas dua-duanya tidak bisa diterima secara keseluruhan, tetapi si pembuat tema ingin mengusik dan sekaligus ingin mendapatkan kepastian jawaban melalui forum tersebut. Saya mendapat kehormatan menjadi salah satu pemateri dalam seminar tersebut.

Ada banyak alasan baik secara akademik maupun teologis untuk menegaskan pemilik dana zakat. Pertama, redaksi dalam QS At-Taubah:60, “innama sh-shadaqat li l-fuqara’ wa l-masakin wa l-‘amilina ‘alaiha …” artinya 'sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah (milik) untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'. Diksi dalam bahasa Arab innama oleh para ulama dipahami sebagai adatu l-hashr dan digunakan lam pada kata li l-fuqara’ ialah lam li t-tamlik, yang menunjukkan kepemilikan.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8765



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya