Suharso Monoarfa dan Amplop Kiai

Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa tentang "amplop kiai" telah memicu kegaduhan. Suharso membuat kalangan pesantren meradang, bahkan marah.

Pernyataan Suharso jelas telah membuat kalangan pesantren terhina. Apalagi selama ini banyak tokoh politik memanfaatkan kiai untik kepentingan elektoral mereka merebut kekuasaan. Kiai dengan ketokohannya selama ini hanya terkesan dimanfaatkan. Kalau butuh mereka sowan kiai, selesai butuhnya kembali meninggalkan kiai.

Baca juga: FKPP Tuntut Suharso Monoarfa Mundur dari Ketua Umum PPP

Lantas pertanyaannya juga kenapa kiai yang menjadi perumpamaan ámplop oleh Suharso? Bukankah fenomena korupsi di kalangan politisi lebih masif? Ataukah Suharso lupa untuk becermin lebih dulu sebelum hadir dalam  di acara pembekalan antikorupsi politik cerdas berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin 15 Agustus.

Salah satunya yang angkat suara yakni Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah. Dalam khazanah pesantren, kata Gus Miftah, ada istilah tabarukan. Tabarukan, sambungnya, merupakan ngalap berkah yang dilakukan oleh seorang santri atau jemaah kepada kiai. Gus Miftah berkata tabarukan dilakukan dengan cara bersilaturahmi pada kiai. Di dalam silaturahmi tersebut, para santri meminta doa dan nasihat atas segala masalah.

"Tidak ada permintaan kiai kepada para santri dan jemaah kalau sowan harus kasih amplop atau apapun. Kalau toh ada, itu justru inisiatif dari santri atau jemaah yang sifatnya sukarela sebagai rasa mahabah seorang santri kepada kiai," tegas Gus Miftah dalam postingan yang diunggah di akun instagram pribadinya.

Baca juga: Ratusan Santri Aksi di Patung Kuda, Desak Jokowi Pecat Suharso Monoarfa

Bahkan ada pihak yang telah melaporkan Suharso kepada aparat penegak hukum, yakni ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Suharso dianggap melanggar pasal 165 KUHP dan atau pasal 165 a. Dalam pasal tersebut berbunyi; barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, kebencian, penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan rakyat indonesia.

Pengacara pelapor Ari Kurniawan, Ali Jufri menegaskan pernyataan Suharso merupakan bentuk penghinaan terhadap kiai dan pesantren. Padahal, pesantren merupakan tempat untuk mendidik generasi masa depan.

"Persoalan kiai ini kan sebutan kepada orang-orang alim, orang-orang yang punya pesantren. Kemudian dalam konteks ini karena pak Suharso bicara di depan publik ini kan menurut kami tidak etis," katanya.

Baca juga: Gara gara 'Kiai Amplop' Santri Geruduk Kantor DPW PPP Banten

Urusan amplop kiai ini tidak hanya memantik kontroversi dari publik, di internal PPP Suharso pun digugat.  Pernyataan "amplop kiai" yang dilontarkan Suharso Monoarfa itu bahkan membuat 3 ketua majelis dpp PPP mengeluarkan surat pernyataan yang berisi desakan agar Suharso mundur dari kursi ketua umum.

Bukan main-main tuntutannya, begitupun pihak yang melontarkannya. Mereka yakni Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur menganggap dampak pidato "amplop kiai" yang disampaikan Suharso menurunkan nama baik PPP.

Menurut para ketua majelis ini, mundurnya Suharso Monoarfa dari kursi ketum akan membawa kebaikan untuk PPP dan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024.

"Belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik islam," tegas ketiga ketua majelis seperti dikutip mediaindonesia.com.

Efek destruktif

PPP merupakan partai yang sejak dulu menjadi rumah bagi umat Islam, termasuk kalangan pesantren dan para kiai. Polemik "amplop kiai" yang menyeret Suharso Monoarfa pasti membawa dampak negatif. Tidak hanya citra Suharso yang menjadi buruk, namun, keributan ini juga berpotensi mengikis akar politik PPP.

Efek domino inilah yang mungkin disadari oleh para ketua majelis di PPP tersebut. Jika dampak negatifnya terus bergulir dan sulit dimitigasi, hal itu berpotensi menggerus akar politik PPP yang tersebar di banyak jaringan pesantren.

Baca juga: Para Majelis PPP Kirim Surat Permintaan Pengunduran Diri Ketua Umum Suharso Monoarfa

Desakan tiga elemen majelis partai ini, menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang akan dihadapi PPP menjelang pesta demokrasi 2024.  Jika menunda-nunda keputusan, polemik ini bisa membawa efek domino yang menghantam dan bergulir ke banyak hal bagi PPP.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam pernyataan Suharso soal amplop kiai jelas akan membawa efek destruktif besar lantaran banyak kiai yang bernaung dan mendedikasikan perjuangan mereka untuk PPP.  Situasi ini menjadi riskan jika dikaitkan dengan suara PPP jelang pemilu 2024.

"Jika urusan amplop kiai ini terus bergulir, potensi untuk menggerus elektabilitas PPP akan makin besar. PPP yang pada pemilu 2019 lalu hanya terpaut setengah persen dari ambang batas parlemen, PPP akan benar-benar terdegrasi dari senayan pada 2024 jika tak melakukan mitigasi sejak dini."

Minta maaf

Suharso telah meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Menurutnya, pidatonya mengenai amplop kiai yang beredar tersebut telah dipotong sehingga keluar dari konteks dan salah dipahami.

“Jadi, kemudian pidato saya dipotong sedemikian rupa, keluar dari konteks, diviralkan. Itu yang tidak fair menurut saya,” katanya.

Yang pasti, pernyataan Suharso tersebar di berbagai platform media sosial. Masyarakat bisa mendengarkan dan menyimpulkan sendiri.