Fatamorgana Kesejahteraan di Kota Pariwisata Superpremium

SEJAK ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata superpremium, tampilan Kota Labuan Bajo berubah secara signifikan dalam tempo relatif singkat. Perubahan wajah kota itu seperti disulap. Dulu tampilannya terkesan biasa saja sebagaimana kota-kota kabupaten di Pulau Flores pada umumnya. Namun, sekarang menjadi lebih modern dan tampak rupawan di beberapa sisi.

Bahkan Kota Labuan Bajo terkesan bukan terletak di Pulau Flores. Kota-kota lain di Pulau Flores terlampau amat tertinggal sehingga tidak apple to apple jika dibandingkan dengan Labuan Bajo. Kalau dianalogikan, Kota Labuan Bajo itu seumpama Indonesia bagian barat, sedangkan kota-kota lain di Pulau Flores itu seumpama bagian timur Indonesia.

Kemajuan pesat Kota Labuan Bajo jelas menimbulkan decak kagum dan wow fenomena di seluruh Pulau Flores. Orang Flores yang tidak pernah ke Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan kota-kota besar lain di bagian barat Indonesia, jelas menganggap Labuan Bajo sebagai kota paling maju. Padahal, kenyataannya kalau kemajuan itu seumpama sepiring nasi, Kota Labuan Bajo hanya gumpalan nasi yang jatuh ke lantai jika dibandingkan dengan kota-kota besar di bagian barat Indonesia yang sudah maju lebih dulu.

Kalau Labuan Bajo saja seumpama gumpalan nasi, lalu kota-kota kecil lain di Pulau Flores itu seumpama apa? Mungkin remah-remah nasi pun masih terlampau besar. Namun, terlepas dari semua itu, bagaimanapun juga pembangunan dan penataan besar-besaran Kota Labuan Bajo telah membangkitkan harapan bagi orang Flores akan adanya kemajuan. Ternyata dunia telah lebih maju dari yang dapat dibayangkan selama ini di kota-kota kecil mereka.

Apakah pembangunan dan penataan besar-besaran Kota Labuan Bajo berjalan searas dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya? Ataukah kesejahteraan itu hanya fatamorgana yang tampaknya ada, tetapi sebenarnya sama sekali tidak ada? Masyarakat di bagian lain Pulau Flores pada umumnya memiliki kesan kalau masyarakat Labuan Bajo pasti lebih sejahtera karena banyaknya peluang bisnis akibat kegiatan pariwisata.

Namun, Gaudens Suhardi mengungkapkan dalam rubrik podium di Media Indonesia, data statistik menunjukkan bahwa dampak pembangunan dan pelabelan Labuan Bajo sebagai kota superpremium bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejauh ini hanya sebatas fatamorgana. Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat dari 2017-2019 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan meski dunia belum dilanda pandemi covid-19. Pada 2017, persentase penduduk miskin 18,86% kemudian 2018 sebesar 18,14% dan 2019 sebesar 18,01%. Padahal, dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Manggarai Barat amat besar.

Gaudens juga mengangkat isu stunting, salah satu isu yang paling seksi di negara-negara miskin dan berkembang saat ini. Angka stunting di Manggarai Barat tidak membahagiakan. Masih ada 3.356 anak stunting di sana yang tersebar di 12 kecamatan. Data ini bisa saja salah. Kenyataan di masyarakat, jumlah anak stunting bisa saja lebih banyak dari jumlah yang dirilis resmi oleh pemerintah.

Sumbangsih pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, menurut Gaudens, ternyata juga tergolong rendah. Lalu pertanyaannya, siapa yang sudah menikmati keuntungan dari mega proyek pembangunan Kota Labuan Bajo? Apakah orang-orang di Manggarai Barat atau malah orang-orang di Indonesia barat? Jangan sampai Labuan Bajo hanya menjadi arena terbuka untuk melakukan pencucian uang dari orang-orang berkuasa di Jakarta. Semoga saja tidak.

Namun, isu kenaikan tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo membuat kita patut curiga kalau wisata superpremium ini memang bukan dibuat untuk masyarakat lokal. Pariwisata superpremium bisa saja hanya sekadar nomenklatur agar uang mengalir secara legal, diambil secara legal, kemudian dibagi secara legal pula oleh penguasa dan pengusaha superkaya di Jakarta.

Kalau demikian apa yang seharusnya dibuat? Menurut Gaudens, pariwisata di Labuan Bajo harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten supaya efek ekonominya juga langsung dinikmati masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Apakah Pemda Manggarai Barat sanggup? Menurut saya, untuk menyulap pembangunan seperti yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, pemda tentu tidak akan pernah bisa. Namun, untuk mengelola dan melanjutkan apa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, pemda pasti akan sanggup.

Terlepas dari urusan sanggup atau tidak sanggup, pemda memang sejak sekarang harus menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelolah aset pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pemerintah pusat tidak mungkin selamanya bercokol di sana. Skenario dan strategi pengelolaan aset pariwisata Manggarai Barat harus dibuat secara matang sejak saat ini, hingga ketika saatnya tiba pemda tidak shok dan angkat tangan untuk mengelola pariwisata.

Pemerintah kabupaten lain di Pulau Flores juga tidak boleh hanya tinggal diam. Selain membuat kebijakan strategis di bidang pariwisata, pemda lain di Pulau Flores juga harus pandai melobi pemerintah pusat agar semua kota kabupaten di Pulau Flores ditata seperti Labuan Bajo. Dengan demikian, Pulau Flores juga turut menjadi pulau superpremium.