AKHIR Maret lalu, Presiden Amerika Serikat Joseph Biden membuat sebuah keputusan besar. Untuk kedua kalinya, seorang pemimpin AS memutuskan untuk melepas cadangan minyak negaranya. Apabila pada November lalu cadangan yang dilepas sebesar 50 juta barel, kali ini tidak tanggung-tanggung sebanyak 180 juta barel cadangan minyak AS digelontorkan ke pasar.
Langkah itu ditempuh untuk merespons kenaikan harga minyak dunia yang membebani kehidupan rakyat Amerika. Harga bahan bakar minyak (BBM) di AS pada Maret lalu mencapai US$4,33 per galon.
Kenaikan harga BBM menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di AS. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, inflasi di AS mencapai 7,9%. Padahal, selama ini inflasi di AS hanya berada pada kisaran 1%-2% saja.
Tingginya tingkat inflasi menimbulkan ancaman kepada perekonomian AS. Di tengah tekanan akibat pandemi covid-19, tingginya tingkat inflasi bisa menimbulkan stagflasi. Kalau keadaan ini tidak segera diperbaiki, akan semakin menekan kehidupan masyarakat karena akan menyebabkan tingginya biaya hidup, di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan.
Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menyatakan pihaknya tidak akan ragu untuk menaikkan tingkat suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi. Pada tahap pertama, Bank Sentral AS sudah menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0,5%.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen, dalam wawancaranya dengan Bloomberg juga mengatakan pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk menjinakkan inflasi di negaranya. Termasuk, untuk menurunkan tarif masuk secara terbatas terhadap produk-produk kebutuhan masyarakat asal Tiongkok, seperti pakaian, agar rakyat AS tidak terbebani biaya yang terlalu tinggi.
Kebijakan tarif bea masuk tinggi terhadap produk Tiongkok dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketika itu, Presiden Trump mengambil kebijakan untuk membangkitkan industri dalam negeri Amerika melalui pendekatan “American First”. Ketika kebijakan pembangunan itu tidak sejalan dengan rencana, kini masyarakat dihadapkan harga-harga hidup yang mahal.
Kenakan denda
Langkah lain yang dilakukan Presiden Biden untuk mengendalikan harga BBM di AS ialah dengan mengenakan denda kepada perusahaan minyak yang tidak mau meningkatkan produksinya. Biden meminta dukungan Kongres agar perusahaan yang tidak berproduksi seperti sebelum pandemi dikenakan denda karena menelantarkan lahan yang diberikan.
Kebutuhan BBM Amerika setiap hari mencapai 10 juta barel per hari. Di tengah terbatasnya pasokan akibat perang di Ukraina, Biden berharap perusahaan minyak di AS mau menggenjot produksi mereka.
Namun, banyak perusahaan yang enggan untuk melakukan itu. Padahal, peningkatan produksi minyak di dalam Amerika akan membantu pasokan minyak untuk kebutuhan mereka.
Sekarang dengan lebih banyak mengandalkan impor, beban yang harus ditanggung masyarakat Amerika menjadi lebih berat. Pasalnya, harga minyak dunia langsung terkerek tinggi setelah pecah perang di Ukraina.
Biden memperingatkan perusahaan-perusahaan minyak AS untuk tidak memanfaatkan pandemi dan perang di Ukraina untuk mengambil keuntungan. “Tidak boleh ada perusahaan Amerika yang memanfaatkan isu pandemi atau langkah yang diambil Vladimir Putin untuk mengambil keuntungan dari keluarga-keluarga Amerika. Keuntungan itu harus berasal dari kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produksi atau dengan berinovasi,” tegas Presiden Biden.
Presiden AS akan menggunakan Defence Production Act, untuk mengendalikan inflasi dan menyelamatkan perekonomian AS. Bahkan, AS akan berkoordinasi dengan sekutunya di Eropa untuk melepas cadangan minyak yang dimiliki untuk menstabilkan harga minyak dunia.
Biden yakin kebijakan yang ia ambil tidak akan berpengaruh terhadap keamanan energi AS dalam jangka panjang. Cadangan minyak yang dipergunakan sekarang ini akan langsung diganti setelah harga minyak dunia kembali normal.
Minyak goreng
Ketika negara berada dalam kondisi kritis, setiap kepala negara pasti akan mengambil kebijakan untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Hal ini pulalah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April yang akan datang.
Keputusan yang diambil Presiden perlu dilakukan karena sudah terlalu lama persoalan minyak goreng ini tidak tertangani dengan tuntas. Beberapa menteri sudah ditugaskan untuk segera menyelesaikan persoalan yang sudah mengganggu ketenangan masyarakat. Sejak sebelum puasa tiba minyak goreng menjadi masalah, tetapi keadaannya bukan semakin baik, bahkan semakin memburuk.
Kalau distorsi ini terus dibiarkan, bukan hanya kredibilitas pemerintah yang tergerus, tetapi juga persoalan lebih besar akan terjadi. Terutama, dampak ikutannya kepada inflasi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Padahal, kita sedang dalam tahap awal pemulihan setelah dua tahun terpukul oleh pandemi covid-19.
Langkah drastis pemerintah terakhir ini memang bisa dilihat ikut mendistorsi pasar. Paling tidak, pasar dunia yang sedang dihadapkan kepada kelangkaan minyak nabati, akan semakin dalam kelangkaannya. Perusahaan-perusahaan sawit Indonesia, yang sudah mempunyai komitmen ekspor akan dianggap tidak memenuhi janjinya. Dalam jangka pendek bisa berakibat kepada pengenaan penalti, tetapi dalam jangka panjang bisa kehilangan kepercayaan luar negeri.
Akan tetapi, untuk kepentingan nasional yang lebih besar, pemerintah melihat stabilitas dalam negeri yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Apabila ketersediaan dan keterjangkauan tidak bisa terpenuhi, kita benar-benar seperti “tikus mati di lumbung padi”. Negeri yang berkelimpahan produksi kelapa sawit, justru tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.
Dalam jangka panjang, ini akan membahayakan perusahaan kelapa sawit sendiri. Mereka sepertinya hanya mementingkan diri sendiri. Padahal, lahan yang mereka pergunakan ialah milik negara yang diserahkan sebagai hak guna usaha. Mereka lupa bahwa dalam konstitusi UUD 1945, sistem ekonomi yang kita sepakat untuk dibangun itu ialah ekonomi pasar yang berjiwa sosial.
Sekarang, hanya karena harga CPO sekarang mencapai US$1.800 per ton lupa akan kewajiban memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri. Padahal, dengan produksi lebih dari 50 juta ton, perusahaan kelapa sawit tidak akan merugi kalau harus memenuhi kebutuhan domestik. Mereka hanya sedikit berkurang keuntungannya.
Jangan lupa negara pernah membantu perusahaan kelapa sawit ketika harga CPO jatuh. Lima tahun lalu, Presiden Jokowi yang mendorong untuk menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku BBM. Kebijakan B-30 yang diambil pemerintah menyelamatkan para pengusaha dari kebangkrutan.
Sekarang sebenarnya kesempatan bagi para pengusaha untuk membantu negara. Dengan mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, ketersediaan dan keterjangkauan bisa dinikmati masyarakat. Terutama, pada masa puasa dan Lebaran, masyarakat membutuhkan kestabilan harga agar mereka bisa menyambut Idul Fitri dengan tenang.
Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan memang menjadi penting agar tidak ada yang mengail di air keruh. Kita sama-sama berkorban dan berbuat agar kebutuhan pokok masyarakat bisa terjaga dengan baik sehingga tidak menambah tekanan kepada kehidupan rakyat.
Gejolak yang tidak terkendali pada minyak goreng akan mendorong kenaikan harga pada komoditas yang lain. Inilah yang akan memacu kenaikan inflasi. Sekarang ini, meski tingkat inflasi masih berada pada kisaran 2,6%, kecenderungannya terus meningkat. Kalau inflasi ini tidak segera dikendalikan, Bank Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan tingkat suku bunga.
Kalau tingkat suku bunga meningkat, beban kepada perusahaan dan juga masyarakat akan semakin bertambah. Investasi pun pasti akan terganggu karena orang tidak berani berinvestasi kalau suku bunga tinggi. Padahal, setelah pandemi covid-19, kita berharap ada peningkatan investasi agar masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi, bisa mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan kembali.
Skenario buruk seperti itulah yang coba dihindarkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu, ketika mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng, Presiden bicara singkat dan tegas. “Saya putuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng, dan minyak goreng untuk sementara waktu, sampai ketersediaan di dalam negeri melimpah.” Perintah untuk menjaga kelimpahan dalam negeri itulah yang harus bisa dipenuhi pengusaha kalau ingin bisnis mereka bisa segera kembali berjalan normal.
